Solidaritas.net | Jakarta – Kunjungan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) di sekitar wilayah industri Jakarta Utara, Senin (5/1/15) malam, disambut keluhan oleh para buruh dan keluarganya. Keluhan mereka mengenai waktu istirahat kerja yang diberikan perusahaan sangat sedikit.
Curahan hati para buruh dan keluarganya seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah untuk memikirkan hidup layak dan kesejahteraan bagi mereka.
Irwan, sebagai buruh harian lepas, belum juga terikat kontrak di PT Dinuo Indonesia.
“Kami para pekerja hanya diberikan waktu istirahat selama 30 menit, padahal untuk makan dan istirahat sejenak waktu itu sangatlah kurang,” ujarnya dihadapan Hanif, dikutip dari Beritasatu.com.
Ia menjelaskan, perusahaan membayar mereka dengan upah per hari. “Kami dibayar Rp. 98.000 per hari. Yang membuat kami kecewa, terkadang perusahaan meliburkan kami selama seminggu, kemudian baru memanggil kami bekerja kembali di minggu berikutnya,” lanjut Irwan.
Bukan hanya itu, istri-istri dari buruh juga mengeluarkan unek-unek mereka agar bisa di perhatikan oleh pemerintah.
“Kalau suami kami sedang bekerja, kami hanya diam di rusunawa, tidak ada ngapa-ngapain, malah tidak produktif, makanya kami mohon bapak memberikan kami peluang usaha untuk ikut menambah pemasukan keluarga,” ucap Siti Hodijah di hadapan Kemenakertrans.
Istri dari seorang buruh bangunan itu menyampaikan, tidak dapat mengandalkan pekerjaan dari suaminya yang terkadang menganggur, pada saat tidak ada pekerjaan.
“Kalau tidak ada pemasukan, mau tidak mau kami minjem sama tetangga. Walaupun malu, yang penting anak bisa makan nasi meskipun dengan lauk seadanya.” curhat yang menyedihkan darinya.
Menurut Hanif, banyaknya buruh penghuni rusunawa Marundu yang ada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di daerah Cakung, dirinya akan memikirkan kembali agar secepatnya pembangunan perumahan bagi buruh.
“Ini akan menjadikan rekomendasi bagi kami untuk membuat kebijakan terkait perumahan para pekerja buruh,” jelas Hanif.
Tetapi, pembangunan rumah untuk buruh di KBN mendapat respon kurang baik bagi orang-orang yang mempunyai usaha kost-kostan (kontrakan), dimana nantinya lokasi pembangunan itu berdekatan dengan KBN.
“Kita minta agar masyarakat juga mau membantu agar rencana ini terwujud, karena ini demi kesejahteraan buruh juga,” ujar Menteri Tenaga Kerja itu.
