Solidaritas.net, Jakarta – Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) mengecam penggusuran terhadap pemukiman warga miskin di Jakarta. Belum lama ini Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja yang akrab disapa Ahok itu melakukan penggusuran terhadap perumahan warga Kampung Pulo karena dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di Ibu Kota Indonesia.
Terang saja penggusuran itu mendapat kecaman dari PPRI, selain karena Rumah Susun (rusun) yang disediakan pemerintah membuat warga semakin sulit mencari nafkah, warga dipaksa membayar setiap enam bulan dan terancam diusir apabila tidak membayar sewa, warga korban penggusuran juga tidak mendapatkan ganti rugi.
Bahkan kebijakan menggusur pemukiman milik warga miskin dengan alasan lahan serapan air terkesan lebih memihak kepada pemilik modal. Hal itu semakin dibuktikan dengan tidak digusurnya perumahan dan bangunan mewah di Pantai Indah Kapuk, Pluit, Kelapa Gading, dan berbagai tempat lainnya, yang berdasarkan kajian ekologis dan ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga merupakan lahan serapan air.
Kebijakan Ahok yang timpang itu juga menuai protes dari sejarawan UI, JJ Rizal. Namun Ahok menolak saat diajak membicarakannya, karena menurutnya tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia menyatakan sikap :
- Mengecam penggusuran terhadap pemukiman warga miskin di Jakarta. Ahok adalah Gubernur pembunuh rakyat miskin. Sudah saatnya rakyat Jakarta harus mencabut mandat terhadap Gubernur pembunuh.
- Mengecam Presiden Jokowi yang diam, abai dan membiarkan penggusuran terhadap pemukiman rakyat miskin. Janji yang pernah digemborkan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta, merupakan kebohongan belaka.
- Menyerukan rakyat untuk meninggalkan parpol pemenang pemilu. Berkali-kali penggusuran terjadi tidak ada satu pun yang mati-matian mau membela rakyat miskin korban penggusuran. Tidak ada satupun parpol pemenang pemilu yang berani melawan dan mencegah penggusuran yang dilakukan oleh gubernur Ahok.
- Keterlibatan Aparat TNI dan Polri menggusur pemukiman rakyat miskin kembali memberikan bukti bahwa TNI dan Polri adalah alat kepentingan pemilik modal. Kejadian ini membuktikan bahwa TNI dan POLRI tidak pernah bisa memberikan teladan sebagai alat pertahanan negara dan pelindung rakyat.
PPRI juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar segera:
- Membangun persatuan kekuatan rakyat dari bawah. Persatuan kekuatan rakyat dari bawah merupakan alat politik tandingan bagi elite parpol, penguasa politik dan pemimpin militer.
- Seluruh rakyat yang akan menjadi korban penggusuran harus segera bersatu membangun kekuatan, membangun organisasi perlawanan dan menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan yang aktif membela kepentingan rakyat tertindas.
- Menyerukan seluruh organisasi pergerakan rakyat seperti; Serikat Buruh, Serikat Tani, Ormas Mahasiswa, Ormas KMK, Ormas Perempuan, Ormas Nelayan dan Ormas Prograsif lainya untuk memberikan solideritas perjuangan terhadap warga Kampung Pulo Jatinegara dan rakyat korban penggusuran lainnya.
PPRI adalah gabungan dari berbagai organisasi progresif yang membela dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
