AGRA (Foto: panap.net) |
Jakarta –
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menilai kebijakan pemerintah Jokowi-JK hanya
melayani kepentingan imperialisme di
Indonesia. Hal itu menyebabkan penghidupan kaum tani dan seluruh rakyat
Indonesia semakin merosot.
Dari 12 paket kebijakan ekonomi pemerintahan
Jokowi-JK tidak satu pun membicarakan masalah rakyat, tidak ada isi paket
ekonomi Jokowi untuk melayani, memberikan kemudahan, dan insentif bagi
kaum tani, buruh, dan seluruh rakyat untuk perbaikan penghidupan dan
memiliki jaminan masa depan. Paket ekonomi Jokowi-JK justeru menjadikan rakyat
semakin tidak mampu membiayai kebutuhan hidup minimum (living cost)
sehingga penghidupan rakyat terus mengalami kemerosotan.
Jokowi-JK tidak satu pun membicarakan masalah rakyat, tidak ada isi paket
ekonomi Jokowi untuk melayani, memberikan kemudahan, dan insentif bagi
kaum tani, buruh, dan seluruh rakyat untuk perbaikan penghidupan dan
memiliki jaminan masa depan. Paket ekonomi Jokowi-JK justeru menjadikan rakyat
semakin tidak mampu membiayai kebutuhan hidup minimum (living cost)
sehingga penghidupan rakyat terus mengalami kemerosotan.
Paket kebijakan ekonomi Jokowi hanya berbicara
untuk kepetingan dan keuntungan kapitalis monopoli asing, pengusaha besar
komprador, dan tuan tanah besar yang meliputi kemudahan perijinan investasi
melalui deregulasi, penghapusan berbagai syarat-syarat perijinan, perampingan
ijin sektor kehutanan, percepatan proses dan kemudahan syarat pengurusan HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan), percepatan penerbitan sertifikat tanah, atas nama menggerakan sektor
ekonomi pesisir dengan program reklamasinya, pembangunan kawasan ekonomi kusus,
percepatan pembangunan infrastruktur listrik dan kemudahan ijin mendirikan
bangunan.
untuk kepetingan dan keuntungan kapitalis monopoli asing, pengusaha besar
komprador, dan tuan tanah besar yang meliputi kemudahan perijinan investasi
melalui deregulasi, penghapusan berbagai syarat-syarat perijinan, perampingan
ijin sektor kehutanan, percepatan proses dan kemudahan syarat pengurusan HGU (hak guna usaha) dan HGB (hak guna bangunan), percepatan penerbitan sertifikat tanah, atas nama menggerakan sektor
ekonomi pesisir dengan program reklamasinya, pembangunan kawasan ekonomi kusus,
percepatan pembangunan infrastruktur listrik dan kemudahan ijin mendirikan
bangunan.
Oleh karena itu,
menurut AGRA, momentum peringatan hari Buruh Internasional, haruslah dapat
digunakan oleh gerakan tani untuk memperkuat persatuan dengan kelas buruh Indonesia
dan seluruh rakyat untuk memajukan perjuangan reforma agraria sejati,
memperbaiki kehidupan ekonomi secara bertahap dan terus melancarkan perlawana
terhadap perampasan hak politik oleh pemerintahan Jokowi-JK.
menurut AGRA, momentum peringatan hari Buruh Internasional, haruslah dapat
digunakan oleh gerakan tani untuk memperkuat persatuan dengan kelas buruh Indonesia
dan seluruh rakyat untuk memajukan perjuangan reforma agraria sejati,
memperbaiki kehidupan ekonomi secara bertahap dan terus melancarkan perlawana
terhadap perampasan hak politik oleh pemerintahan Jokowi-JK.
Pada
memontum Hari Buruh Internasional di tahun 2016 ini, dalam pernyataan sikapnya,
AGRA menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk :
memontum Hari Buruh Internasional di tahun 2016 ini, dalam pernyataan sikapnya,
AGRA menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk :
- Cabut XII paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK yang
merupakan dikte Imperialis Amerika Serikat - Memberikan perlindungan dan perbaikan upah buruh
tani - Menghentikan perampasan tanah dan mengambalikan
seluruh tanah yang telah dirampas - Menurunkan harga biaya produksi pertanian dan
memberikan subsidi bagi petani - Menetapkan harga produksi pertanian untuk menjaga
kemampuan petani dalam memenuhi kubutuhan hidup minimum - Menjalankan reforma agraria sejati dan membangun
Industri nasional - Membebaskan para petani, nelayan, dan sukubangsa
minoritas, serta seluruh rakyat yang saat ini ditahan dan dikriminalisasi
karena melakukan perjuangan perbaikan ekonomi dan kebebasan politik.