Solidaritas.net, Jakarta – Data penduduk Papua terhitung sejak 2014 hingga Mei 2015 menunjukkan bahwa dalam hitungan bulan, penduduk asli Papua berkurang 200 ribu akibat ulah brutal aparat. Berdasarkan hal itu, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menegaskan beberapa tuntutannya.
AMP mencatat sebanyak enam kasus kekerasan yang dilakukan oleh militer selama beberapa bulan terakhir. Pertama, kekerasan di Kabupaten Lanny Jaya. Saat itu, pada 1 Juli 2013, Arlince Tabuni (12 Tahun) di Tiom, kampung Popome, Distrik Mukoni, Kabupaten Lanny Jaya, ditembak oleh TNI (Kopassus). Bahkan Kabupaten ini juga dibumi-hanguskan oleh TNI.
Kedua, konflik suku di Kabupaten Timika. Diduga TNI-POLRI sebagai dalangnya. Ketiga, penembakan 5 pelajar, anak-anak, perempuan, satpam dan RT Kampung Awabutu di Kabupaten Paniai. Keempat, penembakan warga sipil di kampung Ugapuga KabupatenDogiyai.
Kelima, pengejaran dan penembakan warga sipil di Kabupaten Yahukimo. Serta yang baru-baru terjadi adalah TNI menembak warga sipil di Kabupaten Tolikara. Tidak hanya itu, Densus 88 juga melakukan penculikan terhadap tiga warga sipil di Base-G, Jayapura. Mereka yang diculik adalah Wilhelmus Awom (26), Selemon Yom (27), dan Yavet Awom (19).
Tercatat dalam sejarah Papua, pada dekade 1960 –1970an, pengkondisian, pencaplokan, pendudukan, pembantaian, pembunuhan massal, genosida, penculikan, pemenjaraan, pengejaran, dan membumi hanguskan daerah-daerah di wilayah adat Papua masih terjadi. Mulai dari yang nyata hingga yang sistematis.
Akibat kekerasan negara yang membabibuta secara nyata dan tersistematis, jumlah peduduk Papua semakin menurun drastis. Tercatat, dari 800 ribu jiwa penduduk Papua setelah aneksasi 01 Mei 1963 hingga konspirasi manipulasi Pepera Juli-Agustus 1969 oleh Indonesia, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi-operasi militer Indonesia mencapai 500 ribu jiwa.
Sedangkan data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7 juta jiwa, non-Papua 2 juta jiwa. Lebih lanjut, data Mei 2015 mencatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam hitungan bulan penduduk asli Papua berkurang 200 ribu.
Berangkat dari fakta diatas, AMP menyatakan enam tuntutannya, sebagai berikut:
- Negara kolonial Indonesia Stop mengklaim West Papua bagian dari NKRI dan segera Berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
- Negara kolonial Indonesia segera tarik Militer (TNI, Polri, BIN dan seluruh jajaran militer) organic dan non-organik, dan Stop pengiriman Militer Indonesia di West Papua. Karena, Militer Indonesia bukan solusi penyelesaian masalah politik West Papua.
- Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perusahaan milik Negara-negara Imperialis, seperti, Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, dan lain-lainnya melalui penghapusan UU NO. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing di tanah Papua.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia segera bertanggungjawab atas persoalan Hak Asasi Manusia di atas Tanah Papua dari tahun 1961 hingga saat ini.
- Mendukung United Liberation Movement for West Papua dalam pertemuan Pasifik Island Forum (PIF) untuk membahas status West Papua.
- Semua elemen, organisasi, bersama-sama menyikapi kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua secara serius. Dan dibahas dari akar persoalan status West Papua.
Sumber: Arah Juang
