Semarang – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang dan Salatiga menuntut PBB mencabut resolusi 2504 yang dikeluarkan pada 19 November 1969 tentang Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Kamis (17/11).
 |
| AMP KK Semarang dan Salatiga (Foto: s-juang.blogspot.com) |
PEPERA adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat untuk menentukan status daerah tersebut.
PBB dinilai turut andil dalam pengingkaran hak-hak demokratis rakyat Papua. Pasalnya, pelaksanaan PAPERA sangat tidak demokratis, yang mengakibatkan penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua yang menginginkan kemerdekaan.
“Disahkannya PEPERA merupakan bentuk pengkhianatan PBB terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat Papua sebagai satu kesatuan masyarakat dunia yang harus diperlakuakan secara adil dan bermartabat”,” tutur Ketua Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua Semarang dan Salatiga, Jackson Gwijangge
Selain itu, PAPERA juga dinilai mengingkari hukum internasional mengenai referendum menentukan nasib sebuah bangsa, yang seharusnya dilaksanakan dengan sistem pemilihan ‘one man one vote’ atau ‘satu orang, satu suara’ justru dilaksanakan dengan sistem perwakilan wilayah di mana wakil-wakil yang memilih ditentukan oleh Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu.
Misalnya, dari 809.337 penduduk Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan 175 orang yang boleh memberikan pendapat untuk bergabung dengan Indonesia.
Berikut data mengenai jumlah penduduk asli Papua yang berkurang karena pelanggaran HAM yang terjadi di Papua:
1. Tercatat, dari 800 ribu jiwa penduduk Papua setelah 01 Mei 1963 hingga Papera pada bulan Juli-Agustus 1969, jumlah orang Papua yang dibunuh dalam operasi militer mencapai 500 ribu jiwa.
2. Data 2013/2014 mencatat jumlah orang asli Papua rata-rata 1,7 juta jiwa, non-Papua 2 juta jiwa. Lebih lanjut, data Mei 2015 mencatat jumlah orang asli Papua 1,5 juta jiwa dan non-Papua 2,3 juta jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam hitungan bulan penduduk asli Papua berkurang 200 ribu.
