Apa itu Upah?

0
Foto: jarmoluk/pixabay.com

Upah (wage) adalah hak setiap pekerja/buruh yang telah melakukan sebuah pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Upah bisa disebut sebagai imbalan dari pemberi kerja (perusahaan) kepada pekerja/buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan. Upah ini menjadi jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi pekerja/buruh yang bekerja atas suatu pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja.

Pengertian upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan (pasal 1 ayat 30).

Dalam bagian penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan mengatakan upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yan terkait melihat upah dari sisi masing-masing yang berbeda. Pekerja/buruh melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi keutuhan hidup, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi, sementara pemerintah melihat upah dari kedua  sisi sekaligus; kesejahteraan buruh dan peningkatan daya beli masyarakat.

Baca: Apakah PHK Bisa Ditolak?

Pembayaran dalam bentuk upah, berbeda dengan kerja bergaji, di mana majikan (pengusaha) membayar dengan teratur dalam kurun waktu tetap (seperti mingguan atau bulanan) tanpa memperhatikan jam kerja, dengan pelaksanaan yang mengondisikan pembayaran terhadap peforma individu, dan dengan kompensasi berdasarkan peforma perusahaan secara keseluruhan.

Upah secara umum digunakan sebagai kompensasi terhadap pekerja/buruh dalam bentuk uang atau bisa jadi semacam jasa yang nilainya sama dengan hasil kerja.

Kelayakan terhadap upah adalah hak pekerja/buruh untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Sebab itu, pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan di wilayah tersebut sesuai dengan komponen dan kelayakan hidup kaum pekerja/buruh.

Baca: Menghitung Upah Lembur

Pengusaha, dalam suatu perjanjian kerja, harus menetapkan besaran upah sesuai dengan ketentuan upah minimum dan tidak boleh kurang dari itu. Ini sesuai dalam Pasal 90 ayat 1 UU Ketenagakerjaan. Apabila pengusaha, dalam suatu hubungan kerja memperjanjikan pekerja/buruh upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan itu dinyatakan batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU Ketenagakerjaan).

Upah minimum, sebagaimana diatur pada PP 78/2015 Tentang Pengupahan, disebut hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, jika diatas satu tahun bisa dirundingan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Upah minimun juga harus berdasarkan kebutuhan layak bagi pekerja/buruh dan dilihat pada produktivitas. (Lihat Pasal 41-43 PP Pengupahan).

Bila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum yang sudah ditentukan, bisa dilakukan penangguhan sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minumum.

Selain upah minimum, dalam Pasal 88 ayat 3 UU Ketenagakerjaan, kebijakan mengenai upah juga tercantum beberapa hal, diantaranya; upah kerja lembur, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, struktur dan skala upah yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan (PPh 21).

Pegusaha juga harus punya struktur skala upah. Skala upah yang disusun harus berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompensasi. Ketentuan struktur skala  upah bisa merujuk lebih lanjut dengan Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.49/MEN/2004 tentang Ketentuan dan Stuktur Skala Upah.

Dalam komponen upah, terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sementar tunjanan tetap adalah pambayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak berkaitan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Besaran upah pokok yang dibayarkan kepada pekerja/buruh lebih besar dari tunjangan tetap. Perhitungannya seperti ini: Upah yang diterima = 100%, upah pokok = 75%, dan tunjangan tetap 25% dari upah yang diterima. Penjelasan lebih lengkap, lihat di bagian penjelasan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu, sebagai tambahan, upah bisa saja tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, namun pengusaha wajib membayar upah apabila;

  • Pekerja/buruh sakit sehingga tidak melakukan pekerjaan;
  • Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
  • Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptis anaknya, istrinya melahirkan, atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
  • Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
  • Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  • Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
  • Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
  • Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha, dan;
  • Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

Ini juga ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Perusahaan harus memenuhi dan memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh dengan upah yang sesuai kondisi kerja. Di samping pemerintah juga mengontrol kebijakan upah agar terpenuhi tanpa diskriminasi terhadap pekerja/buruh. Upah menjadi hak pekerja yang sudah mengeluarkan tenaganya, pengusaha dan negara wajib menjamin itu.

* Ingin bergabung menjadi anggota serikat buruh? Hubungi FSEDAR di WhatsApp: +62 877-8801-2740
** Lihat cara berkontribusi di Solidaritas.net di Kontribusi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *