Solidaritas, Cikarang – Sehari setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sekitar 200 buruh melakukan aksi long march dari pintu 10 kawasan Jababeka 2, Cikarang Selatan, Selasa (18/11/2014). Massa buruh berasal dari Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) dan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI). Mahasiswa dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan (Pembebasan) juga turut bergabung sebagai bentuk solidaritas terhadap buruh.
Jalan kaki dimulai jam 10 pagi menuju ke Kantor Bupati Bekasi yang jaraknya lebih dari 10 km. Aksi long march ini diisi dengan orasi yang mengajak masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM dan mendukung kenaikan upah buruh minimal sebesar 50 persen. Saat memasuki kawasan Delta Mas, massa mendapatkan kabar bahwa tidak ada satupun pejabat Pemkab Bekasi yang bisa menerima aksi buruh.
“Pemkab Bekasi tidak bisa menerima karena buruh bertepatan dengan berlangsung Porda (Pekan Olahraga Daerah) Jawa Barat yang ke-12. Ini merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap buruh,” kata salah seorang orator.
Massa berhenti di sekitaran ruko dan pertokoan Delta Mas yang letaknya tak jauh dari kantor Bupati Bekasi. Di sini, aksi diisi dengan orasi-orasi dari perwakilan organisasi yang terlibat.
“Sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi sarjana, mahasiswa ini juga akan menjadi buruh atau pekerja yang akan ikut merasakan sistem upah murah ini. Mahasiswa juga akan merasakan susahnya mencukupi kebutuhan hidup selama satu bulan dengan upah murah tersebut. Maka dari itu, sudah sepantasnya jika mahasiswa juga harus mendukung penuh tuntutan kenaikan upah layak,” kata Moken Taufik, kader Pembebasan.
Menurutnya, pendidikan di Indonesia harus digratiskan dan berkualitas, agar anak-anak buruh juga bisa menikmati pendidikan yang setinggi-tingginya.
Bidang Advokasi GSPB, Ata Bu menyampaikan dalam orasinya bahwa kenaikan harga BBM adalah bukti pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak berpihak terhadap rakyat miskin.
“Pemerintahan yang sekarang tidak ingin rakyat Indonesia sejahtera karena mereka menaikan harga BBM. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Bekasi yang sampai saat ini tidak memberikan kejelasan mengenai kenaikan upah minimum Bekasi untuk tahun 2015. Pemkab justru lebih mementingkan kegiatan yang tidak memiliki banyak arti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu Porda Jabar,” terangnya dalam orasi.
Ata juga mengatakan bahwa buruh harus memperjuangkan demokrasi yang seluas-luasnya untuk buruh dan rakyat. Sejumlah gejala menunjukan demokrasi dipukul mundur, yang dampaknya mempersempit ruang gerak buruh untuk menuntut. Pemerintah dan pengusaha menggunakan aparat dan preman untuk memukul mundur aksi-aksi buruh.
“Perundingan upah yang dipindahkan ke Kantor Camat Cikarang Timur yang mana di sana adalah basis ormas yang selama ini melakukan aksi-aksi premanisme terhadap buruh, adalah bentuk intimidasi terhadap buruh,” tandasnya.
