Buruh dan Petani Aksi Pra May Day di Mabes Polri

Massa aksi di depan Mabes Polri (Foto: Wahidin)

Pertama,
massa menuntut agar Propam Mabes Polri selaku penegak hukum dapat segera menuntaskan
laporan PPMI terkait tindakan represi yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap
buruh yang tengah melakukan aksi di PT Juishin pada 23 Februari 2016 lalu. Sebab,
sampai hari ini, PPMI belum menerima Surat Pemberitahuan
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Kedua,
massa menuntut agar laporan pidana petani Karawang terkait pemalsuan peta
bidang tanah yang berdampak pada sengketa lahan di Teluk Jambe Barat dan
mengakibatkan lahan milik petani diambil alih oleh Agung Podomoro segera
ditindak lanjuti.

Aksi yang diikuti
sekitar 1000an massa itu juga digelar di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
massa mendesak agar KPK segera memeriksa kasus sengketa lahan yang melibatkan Agung
Podomoro karena memang syarat akan korupsi. Usai aksi di KPK, massa melanjutkan
aksinya ke  Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM).

Tuntutan buruh dan
petani ditanggapi positif, ketiga instansi tersebut menyatakan siap menindak
lanjuti laporan-laporan yang ada dan meminta dukungan dari masyarakat untuk
memberikan informasi.

“Kami akan menyurati Mabes
Polri dan Presiden terkait banyaknya pelangaran di Karawang. Kami cinta Polri
tapi setiap oknum-oknum yang melanggar hukum itu harus ditindak lanjuti,” tutur
ketua DPC PPMI Karawang, Wahidin kepada Solidaritas.net, Rabu (13/4/2016)

Organisasi
yang terlibat dalam aksi tersebut adalah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
(PPMI), Serikat Petani Karawang (SEPETAK), Paguyuban masyarakat Jambe Barat,
Jaringan Masyarakat Pemerhati Hukum (JMPH), dan PPHI. (**Ern)