Solidaritas.net – Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 17 November 2014 lalu, terus mendapat penolakan dari masyarakat. Tidak hanya mahasiswa, kaum buruh juga turut melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut. Hingga minggu ketiga setelah kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, para buruh di berbagai daerah masih terus melakukan demo.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh Depok juga melakukan aksi demo penolakan kenaikan harga BBM, Senin (1/12/2014). Tidak hanya berorasi, massa buruh juga berkonvoi dengan sepeda motor dari arah Jalan Juanda menuju ke Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat, sehingga menyebabkan kemacetan parah di kedua ruas jalan utama tersebut.
“BBM naik, semua kebutuhan pokok ikut naik. Kami menggelar aksi damai dengan akan mendatangi kantor BPJS,” kata Andri, salah seorang buruh, seperti dikutip dari VIVAnews.
Konvoi massa buruh ini berhenti dan berorasi di depan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jalan Margonda. Dalam orasinya, para buruh menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, karena berimbas pada kehidupan buruh dengan gaji rendah. Kemudian, mereka juga menuntut kenaikan upah yang signifikan agar mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok setelah harga BBM naik, serta penghapusan outsourcing.
Tidak hanya itu saja, para buruh juga menuntut untuk diberikan tunjangan pensiun dan mempersoalkan layanan BPJS. Mereka menilai setelah Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) bergabung dengan BPJS, pelayanan bagi anggota Jamsostek menjadi sangat buruk dan banyak berbeda. Selain itu, mereka juga meminta pertanggungjawaban BPJS terkait banyaknya penolakan terhadap para buruh yang menjadi pasien di berbagai rumah sakit.
“Kita membayar iuran tiap bulan, gaji kita juga dipotong, pembayaran kita juga di atas anggota BPJS, bahkan masih lebih besar iuran buruh yang dulu masih menjadi anggota Jamsostek dibandingkan dengan anggota BPJS murni kelas satu, namun pelayanan rumah sakit yang menjadi rekanan BPJS sangat mengecewakan, para pekerja banyak yang ditolak dengan alasan ruangan penuh,” ungkap salah seorang buruh dilansir oleh HarianDepok.com.
”Kami minta BPJS bertanggung jawab atas penolakan di berbagai rumah sakit tersebut, karena kami sudah membayar sejumlah uang yang kami setor ke BPJS sangatlah besar, tetapi mengapa pelayanannya seperti ini,” tambah buruh lainnya yang juga ikut berdemo.
Sementara itu, terkait tuntutan agar Upah Minimum Kota (UMK) Depok 2015 direvisi, pemerintah memberikan sinyal akan mengabulkannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Diah Sadiah menyebut kemungkinan UMK Depok 2015 akan disesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Namun, harus menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat.
“Ada kemungkinan UMK berubah, menyesuaikan kenaikan harga BBM. Tapi, itu menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat. Karena (usulan kenaikan UMK) sudah diserahkan ke provinsi. Saya tidak bisa memutuskan,” terang Diah seperti dikutip dari RimaNews.com.
Sebelumnya, UMK Depok 2015 sudah ditetapkan sebesar Rp 2.705.000, atau naik 12,82 persen dari UMK 2014. Nilainya itu juga lebih tinggi Rp 5.000 dari UMP DKI Jakarta. Namun, ternyata masih belum bisa mencukupi kebutuhan para buruh, karena naiknya harga BBM.