Solidaritas.net – Massa buruh di Jakarta ternyata tidak hanya melakukan unjuk rasa di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, gedung Balai Kota DKI Jakarta, dan gedung DPRD DKI Jakarta, serta memblokir jalan tol dan beberapa jalan utama lainnya. Selain itu, para buruh juga sempat menyambangi kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan mereka, Rabu (26/11/2014).
Ribuan buruh yang mayoritas berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) itu berunjuk rasa untuk menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang baru diputuskan pemerintah pada 17 November 2014 lalu. Selain itu, mereka juga mendukung upaya DPR menggalang hak interpelasi untuk mempertanyakan kebijakan yang dianggap sangat menyusahkan rakyat kecil tersebut, termasuk para buruh.
Kenaikan harga BBM sebenarnya sudah santer terdengar sejak dua bulan lalu. Mahasiswa meresponnya dengan melakukan aksi di berbagai kota. Sementara, FSPMI masih berkutat dengan isu tuntutan kenaikan upah dan baru sekarang melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM, setelah dinaikkan oleh pemerintah.
Aksi ini juga memiliki kecenderungan politis, bak gayung bersambut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang berupaya menggalang interpelasi di DPR. Diketahui, FSPMI adalah serikat buruh yang mendukung Prabowo/KMP pada Pilpres lalu.
Para buruh yang berseragam hitam dengan ikat kepala merah dan seragam biru putih itu juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap aktivis buruh saat berunjuk rasa dalam beberapa hari ini. Mereka membawa sejumlah spanduk besar bertuliskan “Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Aktivis Buruh” dan “Buruh dan Rakyat Bersatu Menolak Kenaikan Harga BBM” yang dipasang di pagar gedung DPR.
“Kementerian Tenaga Kerja yang baru tidak berpihak pada rakyat, tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya ketika kita diinjak-injak. Saya mengutuk tindakan yang dilakukan secara anarkis kepada kawan-kawan kita di Bekasi, dan kita tuntut siapa pelakunya,” teriak salah seorang orator dari atas mobil tempat alat pengeras suara, seperti dikutip dari Detik.com.
Akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan massa buruh tersebut, lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi pun menjadi macet total dan hanya menyisakan satu lajur busway. Begitu pula Jalan Gatot Subroto yang memang langganan macet menjadi macet total menuju arah Pancoran, termasuk Jalan Rasuna Said dan Jalan Mampang Prapatan yang berdekatan, saat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kemenaker sebelum berkumpul di depan gedung DPR.
Sebelumnya, massa buruh juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, gedung Balai Kota DKI Jakarta, dan gedung DPRD DKI Jakarta di hari yang sama. Mereka memprotes keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 yang hanya Rp 2,7 juta. Jumlah tersebut kalah besar dari nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Karawang dan Bekasi di Jawa Barat yang mencapai Rp 2,9 juta.
Saat berunjuk rasa di gedung DPRD DKI Jakarta, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik berjanji akan segera mendiskusikan kembali soal UMP DKI Jakarta 2015 tersebut dengan Dewan Pengupahan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ribuan buruh tersebut juga sempat memblokir Tol Wiyoto Wiyono dan sejumlah ruas jalan lainnya di Jakarta sejak pagi hari, sehingga menyebabkan kemacetan parah hingga malam hari.
