Buruh Perempuan dalam Belenggu Kerja Skors

Dok. pribadi Kokom Komalawati/GSBI.

Pada suatu hari di tahun 2017, sekelompok buruh perempuan bersiap berangkat menuju sebuah acara diskusi. Salah seorang di antara mereka, sebut saja namanya Laras (24) mendadak berwajah tegang saat menerima telepon.

Atasan Laras menelepon dari pabrik dan mempertanyakan mengapa Laras hanya bekerja setengah hari pada hari Sabtu itu. Sang atasan meminta Laras kembali ke pabrik untuk membayar “utang” target produksi.

“Saya sudah masuk setengah hari bayar skors. Enak aja sekarang dia marah-marah mrintah saya masuk kerja lagi,” begitulah Laras bersungut-sungut kesal di hadapan rekan-rekannya.

Istilah “skors” sangat akrab di kalangan buruh garmen sebagai kerja hukuman karena tidak mampu mencapai target pada hari sebelumnya. Target produksi ditetapkan oleh perusahaan dan buruh harus memenuhinya. Apabila tidak terpenuhi, maka buruh dianggap berutang. Buruh wajib bekerja untuk membayar utang target tersebut di luar jam kerja atau pada hari libur tanpa dibayar lembur.

Laras bekerja di sebuah pabrik garmen bernama PT. BSL di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Hampir 90 persen buruh di tempat Laras bekerja adalah perempuan. Perusahaan menetapkan target, misalnya, 1000 unit barang per hari. Jika buruh hanya mampu mencapai produksi 800 unit, maka buruh dianggap berutang 200 unit.

Setelah jam kerja berakhir, buruh tetap harus bekerja untuk menutupi kekurangan target. Jam kerja berlebih ini tidak dihitung sebagai lembur, yang berarti tidak ada upah tambahan. Tak peduli hari libur, buruh tetap harus masuk kerja skors.

Perusahaan memberikan dua cara menebus kekurangan target. Pertama, dengan cara harian di mana harus harus menambah jam kerja pada setiap harinya di luar delapan jam kerja. Kedua, buruh membayar kekurangan target dengan masuk kerja pada hari libur seharian penuh.

Pabrik tempat kerja Laras menggunakan sistem lima hari kerja dengan delapan jam kerja setiap harinya. Seharusnya Laras mendapatkan libur pada hari Sabtu dan Minggu, namun dia terpaksa tetap masuk kerja pada hari libur untuk memenuhi target. Laras hanya satu 500 buruh yang di pabrik tersebut yang mengalami hal serupa.

Tarsih, buruh yang pernah bekerja di pabrik itu pada tahun 2012, membenarkan sistem skors sudah berlaku dari dulu, sebelum Laras masuk kerja di pabrik itu pada 2015.

Ketika saya terlibat dalam pengorganisiran buruh garmen di kawasan KBN Cakung, Jakarta, saya menemukan sistem kerja skors secara umum digunakan di pabrik-pabrik garmen. Buruh garmen yang mayoritas adalah perempuan, tidak saja menghadapi masalah upah murah dan status kerja fleksibel, tapi juga kerja tanpa dibayar.

Kerja Sebagai Hukuman

Bagi pengusaha, skors adalah hukuman yang diberikan kepada buruh yang gagal memenuhi target. Mereka dianggap kurang produktif. Penambahan jam kerja dalam bentuk skors dianggap wajar sebagai penebusan atas kegagalan tersebut.

Dalam kasus Laras, perusahaan menugaskan 34 buruh mengerjakan 700 potong kemeja dan gaun panjang setiap harinya. Laras dan rekan-rekannya satu bagian berjibaku mengoperasi mesin jahit dari jam 8 pagi hingga jam 17.00. Apabila target tidak tercapai, maka seluruh buruh tidak diperbolehkan pulang. Atasan mengawasi mereka dan memastikan buruh bekerja lagi. Laras dkk rata-rata harus menambah 1,5 sampai dua jam per hari.

Jika buruh berhasil mencapai target selama delapan jam kerja, maka perusahaan akan menaikkan target produksi pada keesokan harinya. Perusahaan tempat kerja Laras menaikkan target 100 potong per hari, hingga target mencapai 1.200 potong per hari. Pengawas lagi-lagi memastikan kenaikan target tersebut.

Perusahaan tidak pernah menjelaskan landasan kenaikan target produksi. Apakah karena kapasitas mesin? Apakah ada inovasi baru? Apakah karena jenis produk yang berbeda? Tak ada penjelasan untuk buruh. Hanya harus kerja, kerja dan kerja.

Buruh mengalami kelelahan dan mudah jatuh sakit. Kerja berlebihan tidak saja memiliki dampak kesehatan, tapi juga dampak sosial. Buruh kehilangan waktu bersama keluarga dan bersosialisasi. Kerja menggerogoti fisik dan jiwa buruh secara bersamaan. Fisik yang lelah dan jiwa yang terasing membuat buruh lekas menua.

Di sisi lain, pengusaha menikmati hasil kerja buruh yang tak dibayar. Dengan mengacu pada Kepmenaker No. 102/2004, buruh seharusnya mendapatkan upah lembur 1/173 per bulan. Untuk lembur jam pertama 1/173 x upah sebulan x 1,5 kali; lembur jam kedua 1/173 x upah sebulan x 2 kali. Dengan nilai upah Rp3,5 juta per bulan pada 2017, Laras seharusnya mendapatkan upah lembur Rp70.700 per hari.

Jika dalam satu bulan ada 22 hari kerja, maka perusahaan telah merampas hak normatif Laras sebesar Rp.1.555.400. Itu baru dari seorang Laras, bagaimana jika dikalikan 34 buruh, atau dikalikan 500 buruh yang bekerja di pabrik BSL?

Menghadapi kondisi ini, buruh berusaha menuntut hak-haknya, melawan. Dia mengorganisir kawan-kawannya untuk membentuk serikat pekerja. Suaminya, yang bekerja sebagai mekanik, juga terlibat. Namun, pengusaha memecat Laras dan suaminya. Buruh-buruh yang lain dilarang bergaul dengan Laras. Mereka ketakutan.

Padahal, menurut ketentuan pasal 78 ayat (2) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja normal wajib membayar upah kerja lembur. Mengacu pada Pasal 187 UU Ketenagakerjaan, apabila ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut dilanggar maka pihak pengusaha dapat dikenai denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp 100.000.000,- Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 78 ayat (2) tersebut sebagai tindak pidana pelanggaran.

Tapi, Dinas Tenaga Kerja hanya menganggap kasus ini sebagai kasus PHK belaka. Laras harus keluar karena hubungan kerja dianggap sudah tidak harmonis.

Laras terpaksa harus mencari kerja di tempat lain. Dia dan suaminya. Sementara, buruh-buruh di BSL kembali bekerja dalam bungkaman kerja hukuman. Roda-roda mesin jahit terus bergerak tanpa henti, sementara berjuta-juta keringat buruh menetes tanpa dibayar.

Berkomentar