Solidaritas.net | Inggris – Banyak perusahaan di Inggris telah melakukan penipuan untuk menghindari membayar upah minimum nasional, di antaranya mengenakan potongan upah untuk seragam, tidak membayar upah pekerja cafe jika tidak ada pelanggan, dan pelanggaran pegunaan pekerja magang, menurut laporan baru dari serikat buruh terkemuka di Inggris Trade Union Congress (TUC) seperti dilansir TheGuardian.com.
Sebuah studi yang dilakukan oleh TUC menemukan bahwa mayoritas pekerja dalam masa training menerima pembayaran upah di bawah upah minimum, dengan jumlah 120.000 pekerja menerima upah di bawah rata-rata.
Meskipun penegakan hukum terus ditingkatkan, cara-cara curang yang baru juga telah muncul, menurut serikat buruh. Penelitian ini menemukan sejumlah pengusaha yang tidak melakukan pencatatan jam kerja buruhnya, tidak membayarkan upah selama perjalanan dinas atau menghilang (menutup usahanya) untuk kemudian membukanya kembali dengan nama perusahaan yang berbeda.
TUC menyerukan penegakan pelaksanaan upah minimum terus ditingkatkan untuk memerangi pengusaha nakal. Sekjen TUC, Frances O’Grady, mengatakan:
“Membayar upah dibawah upah minimum adalah tindakan antisosial yang menindas para buruh yang telah dalam kondisi kekurangan. Seharusnya tidak ada tempat bersembunyi bagi majikan pelit yang mencoba untuk menipu pekerja mereka dengan membayar upah dibawah upah minimum. Kita harus terlibat dalam perlawanan terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap buruh mendapatkan setidaknya minimum. Jelas bahwa beberapa pengusaha secara aktif mencari cara-cara baru untuk tidak membayar upah yang bahkan telah minimum.”
TUC menyerukan untuk menambah jumlah aparat penegak hukum, menetapkan dan menindak semua pengusaha yang tidak membayar upah sesuai upah minimum yang berlaku dengan meningkatkan denda hingga maksimum dari £ 5.000 menjadi £ 75.000.
“Harus ada konsensus yang luas antara partai-partai politik, pengusaha yang baik dan serikat buruh untuk menegakkan penerapan pembayaran upah minimum secara efektif. Kami mendorong semua orang untuk mendukung rencana TUC untuk memastikan perbaikan terus-menerus terhadap sistem pengupahan. “
Kelompok-kelompok buruh lain yang beresiko tidak menerima pembayaran upah sesuai upah minimum di antaranya termasuk buruh migran, pekerja rumah tangga, dan buruh dalam masa pelatihan.
Komisaris Upah Minimum sedang mempertimbangkan untuk menaikkan upah minimum menjadi £ 7 per jam untuk diberlakukan sebagai upah minimum nasional. Dengan isu kenaikan upah sebagai salah satu isu utama pada pemilihan umum Mei nanti, maka keputusan kenaikan upah merupakan hal yang dinantikan.
Komisaris, termasuk didalamnya perwakilan dari pengusaha, serikat pekerja dan akademisi, akan bertemu dalam beberapa minggu mendatang untuk memutuskan apa yang harus direkomendasikan kepada Pemerintah. Upah minimum buruh meningkat dari £ 6,31 per jam untuk £ 6,50 Oktober lalu dan upah baru akan mulai berlaku Oktober ini.
Partai Buruh telah berjanji untuk menaikkan upah minimum menjadi £ 8 per jam jika memenangkan pemilihan umum pada bulan Mei, sementara Menteri Keuangan George Osborne telah menyatakan kenaikan upah menjadi £ 7 dapat dilakukan tahun ini karena pertumbuhan ekonomi membaik.
Paul Kenny, sekjen serikat GMB, mengatakan, “Ada banyak bukti bahwa peningkatan minimal £ 7 per jam akan meningkatkan daya beli dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan bahwa semua perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan kecil, mampu memenuhinya.Tidak ada bukti yang membenarkanbahwa upah minimum nasional akan menjaga kenaikan inflasi. Komisaris Upah Minimum harus merekomendasikan kenaikan upah setidaknya £ 7 per jam dari Oktober 2014.”
