Solidaritas.net – Penempatan buruh pada suatu jabatan tertentu dan pada suatu lokasi kerja tertentu, merupakan salah satu isi dalam perjanjian kerja yang telah diperjanjikan sejak awal dimulainya hubungan kerja. Ketentuan tentang hal ini, dimuat dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 54 ayat (1) huruf c dan d, yang menyatakan bahwa perjanjian … [Selengkapnya…]
Solidaritas.net – Dalam dunia perburuhan, surat peringatan atau sering disebut dengan SP, merupakan salah satu bentuk dari hubungan industrial. Dilansir dari Hukumonline, surat peringatan pada dasarnya adalah suatu bentuk pembinaan bagi buruh, atas pelanggaran terhadap suatu peraturan kerja, sehingga buruh memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Aturan bagi pemberian surat peringatan sendiri tertuang dalam … [Selengkapnya…]
Solidaritas.net – Dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, dikenal hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerjaan musiman. Suatu jenis pekerjaan yang sifat pekerjaannya berdasarkan waktu tertentu dan dipengaruhi oleh musim atau cuaca. Apa saja jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan musiman dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia? UU no. 13 tahun 2003 tentang … [Selengkapnya…]
Solidaritas.net – Pemutusan perjanjian kerja sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja dalam hubungan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sering disebut dengan istilah kontrak, sering kali terjadi dalam praktek dunia industri. Pemutusan tersebut dapat terjadi karena kehendak pengusaha maupun atas kehendak buruh yang bersangkutan. Di dalam UU Ketenagakerjaan ditentukan bahwa pihak yang memutuskan perjanjian kerja … [Selengkapnya…]
Solidaritas.net – Dengan bertumbuhnya ekonomi dalam negeri, berkembang pula sektor Usaha Kecil dan Menengah atau UKM yang didirikan oleh para pelaku usaha di sektor swasta. Sebagai badan usaha, tentu saja UKM juga membutuhkan buruh dalam melaksanakan usaha dan meningkatkan produktivitas usahanya. Apakah buruh di sektor UKM tersebut juga dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan? Dilansir dari Hukumonline, … [Selengkapnya…]
Solidaritas.net – Pada dasarnya tidak ada aturan khusus yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja bagi difabel (penyandang cacat) untuk berbeda dari buruh yang lainnya. Namun pengusaha berkewajiban memberikan perlindungan sesuai jenis dan derajat kecacatannya. Dalam pasal 5 pada UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) diatur bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama … [Selengkapnya…]
