Dana Kongres HMI Rp 7 Miliar Dikecam

0
bendera kongresi hmi
Foto ilustrasi.

Solidaritas.net, Riau – Dana Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang akan digelar di Pekanbaru, Riau, memakai uang sebesar Rp.3 milliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau. Dana ini dinyatakan lebih besar Rp 1,6 Milliar dari anggaran pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 yang hanya Rp 1,4 milliar.

Mengingat belum lama ini, Riau selama berbulan-bulan dihantam bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman mengatakan, hal tersebut sangat gila dan tidak masuk akal. Usman berpendapat, Kongres HMI di Riau tidak ada substansinya dengan kepentingan masyarakat setempat. Dia justru khawatir uang sebesar Rp 3 milliar itu nanti hanya menjadi lahan bancakan bagi mahasiswa beserta para wakil rakyat yang kebanyakan alumnus organisasi HMI.

“Apa bisa mahasiswa mempertanggungjawabkan uang rakyat miliaran rupiah itu dengan benar,” ucapnya dikutip dari Tempo.co, Rabu (18/11/2015).

Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia (SeBUMI) juga ikut mengecam besarnya biaya kongres HMI sebagai bentuk pelecehan atas keadilan dan rasa kemanusiaan.

“Masih ada jutaan rakyat miskin yang berada dalam garis kemiskinan dan terancam kehilangan nyawa karena terbatasnya akses kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak, sementara kongres tersebut didanai oleh uang rakyat yang diserap dari dana APBD. Kami mengecam keras kegiatan kongres HMI dan mendesak segera mengembalikan dana Rp 3 miliar tersebut ke kas APBD provinsi RIAU,” kata aktivis SeBUMI, Beng Riyadi.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku tidak mempersoalkan kucuran dana Rp. 3 milliar dari APBD Riau untuk Kongres HMI. Menurutnya, pemberian dana itu sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap generasi muda dalam proses pembelajaran di tingkat nasional.

Namun, FITRA menilai pengucuran uang rakyat sebesar Rp 3 milliar hanya untuk penyelenggaraan sebuah kongres organisasi kemahasiswaan adalah hal yang mencurigakan. Apalagi dana sebesar itu diberikan di tengah minimnya alokasi dana bagi pelayanan masyarakat. Menurutnya, hingga kini masyarakat Riau masih menjerit akibat pelayanan umum yang sangat kurang baik, baik dari infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Ia menyarankan, akan jauh lebih baik jika dana itu dialokasikan untuk perbaikan sekolah, kesehatan warga, atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *