Pada 18 Juli 2016, media ramai memberitakan seorang teroris yang diduga Santoso tewas dalam aksi baku tembak pada pukul 17.00 WITA di Pegunungan Tambarana, Poso Pesisir, Sulawesi Tengah. Sehari setelahnya, pihak Kepolisian memastikan bahwa Santoso alias Abu Wardah dan anak buahnya Basri telah tewas berdasarkan ciri-ciri fisik dari identifikasi yang dilakukan oleh polisi dan masyarakat yang mengenalnya. Santoso pernah ditangkap pada tahun 2005. Bersama Santoso dan Basri ditemukan sepucuk senjata M16.
 |
| Foto Santoso bergerilya di hutan yang beredar di media sosial. |
“Hasil penggambaran wajah dan ciri lain, baik oleh anggota yang mengenal dan saksi yang mengenal, sementarta ini dianggap positif dia adalah Santoso,” kata Kapolri yang baru saja dilantik, Tito Karnavian, dikutip dari Beritasatu.com.
Polisi juga menangkap isteri Santoso Jumiatun alias Umi Delima yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Santoso dikenal sebagai pimpinan organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang selama lima tahun terakhir ini diburu oleh TNI dan Polisi dalam Operasi Camar Maleo yang kemudian berubah nama menjadi Operasi Tinombala. Nama Santoso mencuat setelah aksi penembakan anggota polisi di depan Kantor Bank BCA di Kota Palu pada 25 Mei 2011.
Gerakan terorisme di Poso yang dibangun di atas basis material konflik mengatasnamakan agama di Poso yang pecah pada tahun 1998, sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Enam kecamatan di daerah Poso pesisir diberlakukan kebijakan pembatasan bahkan pelarangan berkebun. Kalau sudah begini, para petani dan pekerja menjadi pihak yang paling dirugikan. Aktivitas militer dan pembangunan pos-pos militer juga meningkat yang mengurangi hak demokratis warga.
Gerakan ekstremisme agama mengancam kebebasan beragama kelompok lain. Terorisme atas nama agama adalah tahap ekstrim intoleransi karena telah berwujud kekerasan. Namun, perburuan teroris itu sendiri harus dilakukan secara transparan di mana aparat keamanan selayaknya mengumumkan dengan detail apa yang terjadi di lapangan. Terlebih lagi operasi ini memakan biaya besar yang menghabiskan Rp 60 milliar.
Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Puri Kencana Putri meminta kepada pemerintah agar melakukan audit yang dikaitkan dengan panjangnya konflik Poso. Menurutnya, publik tidak punya akses untuk mengetahui kronologi dari perburuan sampai baku tembak yang akhirnya menewaskan Santoso.
Saat 29 orang anggota kelompok Santoso diburu, operasi Tinombala menurunkan 1800 personel TNI dan 1500 anggota Polri. Saat ini, anggota teroris yang dinyatakan buron tinggal 18 orang. Perbandingan jumlah aparat dengan jumlah teroris yang diburu terlalu fantastis. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab operasi perburuan Santoso kerap mendapatkan sorotan.
Wacana audit bukanlah kali pertama dilontarkan. Pengamat intelejen dan terorisme, Umar Abduh menjelaskan justru operasi TNI dan Polri yang melibatkan personel hingga ribuan yang menaikkan nama Santoso. Ketiadaan audit dan evaluasi menjadikan Densus 88, BNPT dan Polri mengembangbiakkan nama Santoso menjadi setara dengan teroris sekelas Dulmatin, Nurdin M Top dan Dr Azhari (Harian Terbit, 23 Maret 2016).
Kala itu, nama Santoso dimasukan ke dalam daftar Specially Designated Global Terrorists (SDGT) oleh pemerintah AS yang membuat militer Indonesia mendapatkan kucuran dana dari AS.
Jauh sebelumnya, George Junus Aditjondro pernah melakukan riset mengenai konflik antar komunitas di Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam makalah berjudul “Dinamika Politik dan Modal di Sulawesi” (2006) yang memaparkan temuan adanya “pembiaran” yang mengawetkan konflik berdarah antar komunitas.
“Pecahnya konflik berdarah di antara dua atau lebih komunitas kemudian memberikan dalih untuk penempatan pasukan, baik dari militer maupun polisi. Pasukan-pasukan non-organik itu kemudian menjadi betah untuk berlama-lama bertugas di daerah konflik, sebab ada pendapatan tambahan yang bisa diperoleh, hanya dalam keadaan konflik,” tulis George.
Baik konflik komunal dan terorisme yang berkepanjangan selama 18 tahun terakhir di Poso pada akhirnya menguntungkan militer dan korporasi yang berada di daerah tersebut dan sekitarnya. Poso merupakan daerah yang strategis yang berada di tengah-tengah yang menghubungkan daerah-daerah Sulawesi Tengah bagian timur, yakni Tojo Una-una, Luwuk, Parigi Moutong dan Morowali. Sulawesi Tengah bagian timur ini didominasi dengan investasi yang bergerak dalam bidang pertambangan, perkebunan (khususnya sawit), migas, PLTA dan kehutanan, yang kerap memicu perlawanan dari masyarakat setempat.
Konflik telah menjadikan masyarakat terbelah-belah dan resistensi mereka menurun, butuh waktu untuk pulih kembali. Pemekaran markas-markas militer pun terjadi yang kini sibuk beroperasi (termasuk untuk menjaga korporasi) atas nama memburu terorisme. George memberikan contoh Yonif 714/Sintuwu Maroso yang berbasis di kota Poso berperan dalam menjaga keamanan para pemodal besar dari Kabupaten Poso sampai Kabupaten Banggai Kepulauan.
***
Penulis: Muh. Aras dan Apditya Sutomo
(Kedua penulis adalah mahasiswa Universitas Tadulako dan aktif berorganisasi di Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)
