Solidaritas.net, Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di Indonesia hingga saat ini. Apalagi, dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, yang terus memperburuk kondisi dunia usaha di Tanah Air, sehingga PHK menjadi pilihan yang sulit untuk dihindari oleh para pengusaha. Sayangnya, dalam kondisi ini pemerintah daerah pun tak mampu berbuat apa-apa bagi para buruh.
“Pemda melalui Disnaker setempat belum bisa melakukan upaya maksimal untuk mencegah PHK. Pasalnya, Disnaker hanya berfungsi sebatas memediasikan para pekerja dengan pengusaha yang sedang berselisih,” jelas anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, seperti dikutip oleh Solidaritas.net dari portal LensaIndonesia.com, Minggu (13/9/2015).
Pernyataan ini disampaikan oleh Irma saat menerima laporan pekerja PT Honda Precision Parts Manufacturing di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (10/9/2015). Sebanyak 27 buruh di kenai PHK secara sepihak oleh manajemen perusahaan yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu, dengan alasan masa kontraknya telah berakhir pada Juli 2015 lalu. Padahal, menurut Irma, Disnaker Karawang sudah menerbitkan Nota Pengawasan terkait kasus tersebut.
Melalui nota itu, perusahaan tidak diperbolehkan mempekerjakan buruh dengan perjanjian kerja kontrak, sehingga status mereka harus jadi pekerja tetap. Sehingga, menurut Irma, tidak diperpanjangnya kontrak para buruh itu merupakan pemecatan sepihak yang dilarang undang-undang. Dia percaya itu dilakukan pengusaha sebagai siasat menghindari kewajiban pembayaran uang pesangon. Seharusnya, pengusaha tunduk pada keputusan Disnaker.
Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut sudah 26 ribu buruh di Tanah Air yang dikenai PHK hingga akhir Agustus 2015. Namun, dia malah berdalih bahwa jumlah itu masih lebih sedikit dibanding dengan potensi PHK yang mencapai 30 ribu orang. Hanif juga mengatakan sebenarnya pemerintah telah berusaha komunikasi dengan pengusaha untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Kalaupun masih terjadi PHK, dia mengaku kementeriannya sudah menyiapkan strategi cadangan.
“Pemerintah melakukan pengembangan usaha padat karya, kewirausahaan dan sebagainya, agar daya tahan masyarakat bisa diperkuat,” ujar Hanif dikutip dari situs CNN Indonesia.
