Solidaritas.net, Jambi – Forum Dokter Universitas Jambi bersama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aaksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwaklan Rakayat Daerah (DPRD) Jambi, Rabu (7/10/2015). Massa aksi menuntut agar pemerintah segera mengatasi masalah kabut asap di Jambi yang kian hari kian pekat.
Aksi tersebut dilakukan karena selama ini DPRD dinilai tidak menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan. Dalam hal ini DPRD juga dinilai bermain mata dengan pihak pengusaha pembakar hutan.
Ditegaskan, setiap tahunnya kebakaran hutan kerap terjadi namun pemerintah tak kunjung merekomendasikan kebijakan yang pasti untuk menanggulangi kabut asap di Jambi. Olehnya massa meminta kepada DPRD agar menindak siapapun pelaku pembakar hutan tanpa membeda-bedakan latar belakangnya.
Bukan hanya DPRD, massa juga meminta agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil bagian dalam penyelesaian kasus ini.
Menurut salah seorang warga Jambi, Joni Sibarani, belakangan ini, akibat kabut asap, sektor perekonomian di Jambi mulai meredup dan lumpuh. Demikian pula dengan daya beli masyarakat yang semakin anjlok.
Sementara itu, dikabarkan Presiden Jokowi akan bertolak ke Provinsi Jambi, Kamis (8/10/2015), untuk meninjau langsung bencana kabut asap yang pekan ini makin parah.
Sebelumnya Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek menyatakan, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di sejumlah daerah terdampak kabut asap pada Rabu (7/10/2015) pagi hari, sebenarnya sudah membaik, namun kembali memburuk sore harinya.
Nila pun mengimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah terkena kabut asap untuk tetap berada di dalam rumah demi menjaga kesehatan mereka.
Petang kemarin Rabu (7/10/2015) Jokowi juga mengumpulkan para menteri dan pejabat terkait dalam rapat terbatas di Istana Negara untuk secara khusus membahas soal penanganan kabut asap akibat pembakaran lahan di Sumatra dan Kalimantan.
