Solidaritas.net, Jakarta – Gerakan Rakyat Anti Kriminalisasi (GERAM-KRIMINALISASI) dan Komite Persatuan Rakyat (KPR) melakukan aksi menolak kriminalisasi terhadap aktivis dan PP Pengupahan yang tidak berpihak pada kaum buruh, Kamis (15/10/2015). Massa menyatakan sikap dan menuntut kepada Pemerintah Jokowi-JK sebagai berikut:
- Hentikan kasus-kasus kriminalisasi aktivis sekarang juga.
- Tindak tegas aparat yang melakukan kriminalisasi dan diskriminasi penegakan hukum.
- Segera reformasi lembaga kepolisian.
- Batalkan revisi UU KPK.
- Batalkan penetapan RPP Pengupahan yang jelas-jelas memiskinkan kaum buruh dan pro terhadap pengusaha hitam dan kepentingan pasar.
- Segera wujudkan upah layak nasional sesuai konstitusi negara yang menjadi kewajiban Pemerintah.
- Tindak tegas pengusaha hitam yang melakukan pelanggaran hukum dan membuat kisruh dunia ketenagakerjaan.
- Menolak program Bela Negara yang pelaksanaan di bawah Kementerian Pertahanan. Hal tersebut tidak lain merupakan wajib militer dan menguatkan militerisasi di sipil.
