Pekanbaru – Para buruh kebersihan yang dinamakan sebagai tenaga kerja harian lepas (THL) Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) melakukan aksi mogok kerja, Minggu (23/12/2016). Pemogokan itu dipicu oleh keterlambatan dan adanya pemotongan gaji pekerja setiap bulannya.
 |
| Buruh harian pengangkut sampah Pekanbaru saat berdemo di gedung DPRD Pekanbaru. Foto: Bidiknews.com (fair use) |
Pemogokan sudah dilakukan secara berulang kali. Pada April 2016, puluhan sopir pengangkut sampah yang bekerja pada PT Multi Inti Guna (MIG) melakukan mogok kerja karena belum gajian.
“Gaji kami belum dibayar selama dua bulan,” ungkap salah seorang sopir PT MIG, yang minta namanya dirahasiakan dikutip dari Antaranews.com.
Ratusan massa dari Aliansi Buruh Kebersihan Kota Pekanbaru juga pernah menggelar aksi unjuk rasa pada bulan Juni. Mereka berkumpul di Jalan Cut Nyak Dien untuk selanjutnya menggelar longmarch menuju Kantor Walikota dan DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (9/6/2016).
Itu adalah buntut dari tidak dibayarkannya gaji mereka selama dua bulan. Sebelum unjuk rasa itu digelar, para pekerja kebersihan sudah melakukan mogok kerja. Akibatnya, tumpukan sampah menggunung di setiap sudut Kota Pekanbaru.
Dari pantauan Potretnews.com, seperti di seberang Hotel Sabrina Panam, Simpang Jalan Delima dan diseberang Ponpes Babussalam tumpukan sampah semakin menggunung. Demikian pula dengan sampah yang ada disepanjang Jalan Soebranta, tidak hanya menggunung sampah juga meluber ke badan jalan. Bahkan tidak sedikit yang berjatuhan ke dalam saluran air.
Saluran air yang ada di lokasi tumpukan sampah tersebut menjadi dangkal, persimpangan jalan pun menjadi sempit. Sementara di Jalan Soebrantas simpang Jalan Delima juga sangat menggangu pengendara.
Di persimpangan pasar pagi Arengka aroma bau tidak sedap sangat terasa menyengat dihidung. Kondisi ini membuat pengendara yang berhenti di lampu merah persimpangan pasar pagi Arengka menjadi terganggu.
Hal serupa terjadi di jalan SM, Amin, Delima, Paus, Rajawali, Soekarno Hatta, Jalan Kulim Payung Sekaki, Melur dan Tuanku Tambusai serta sejumlah ruas jalan lainya.
“Pemeritah wajib memperjelas dan menjamin status dan kesejahteraan pekerja buruh sampah. Bisa dilihat, kesejahteraan buruh sampah masih jauh dari harapan, pemerintah kota seolah-olah tutup mata,” ungkap koordinator umum, Purwanto sebelum menggelar aksi unjuk rasa dikutip dari Goriau.com.
Lebih lanjut, pada bulan November THL DKP mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika gaji mereka dipotong. Pernyataan tegas petugas kebersihan tersebut disampaikan menyusul adanya surat edaran yang ditandatangani oleh Sekdako Pekanbaru Muhammad Noer terkait pemotongan gaji THL.
“Kawan-kawan sudah sepakat, kalau ada pemotongan gaji, kami akan mogok. Di luar itu tidak ada pemasukan lain. Kami perlu uang untuk bayar kredit motor, bayar rumah, sekolah anak, makan. Kalau gaji dipotong, kami mau bayar pakai apa, apa mau lihat kami jadi rampok,” kata salah seorang petugas kebersihan, Hasan.
Ia mengaku selama ini gaji untuk buruh angkut sampah berkisar Rp 2,1 juta dan sopir Rp 2,7 juta. Lantaran pemotongan tersebut, buruh hanya menerima Rp1,4 juta untuk 26 hari kerja. Masing-masing buruh dipotong sebesar Rp14 ribu per hari dari gaji mereka Rp81 ribu per hari sehingga setiap buruh hanya menerima Rp67 ribu per hari. Dengan cara seperti ini, Pemko melakukan penghematan sebesar Rp400 juta dari jumlah pekerja sebanyak 1.200 orang.
Sementara itu, Pemko Pekanbaru terhitung akhir 2015 sudah memihak ketigakan pengangkutan sampah di wilayah setempat. Dengan anggaran sebesar Rp53 miliar pada APBD Perubahan 2015 dan APBD murni 2016.
“Proyeknya multi years, kerjasama Rp53 miliar terdiri dari Rp2,8 miliar di APBD Perubahan dan di APBD 2016 sebesar Rp50,2 miliar,” ungkap Kepala Dinas DKP Edwin Supradana.
Plt Walikota Pekanbaru Edwar Sanger meminta para pekerja tidak melakukan aksi mogok dan memaklumi kondisi keuangan Pemko Pekanbaru. Pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi di jajaran SKPD dan Dinas Kebersihan.
“Sudah, kemarin saya minta dinas terkait agar segera menjelaskan kondisi keuangan Pemko saat ini. Terakhir saya dapat laporan itu sudah tidak ada masalah. Saya minta kepada seluruh THL untuk bekerja seperti biasa. Karena pemotongan gaji ini bukan kemauan kita, tapi memang kondisi keuangan Pemko lah yang tidak memungkinkan untuk membayarkan gaji mereka secara penuh. Saya berharap mereka memaklumi sutuasi ini,”kata Edward kepada Tribunnews.com.