Solidaritas.net, Jakarta – Di tengah ancaman Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terhadap mogok nasional buruh, wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memiliki pandangan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa dirinya mendukung para buruh yang rencananya akan melakukan gerakan mogok nasional pada 24-27 November ini.
Menurut Ferry, gerakan ini sangat perlu untuk dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dinilai tak berpihak kepada buruh nasional.
“Apa yang dilakukan buruh adalah untuk memperjuangkan hak-haknya. Ini lebih dari perjuangan normatif mereka tentang upah tetapi merupakan gerakan solidaritas. Saya bersimpati dan mendukung gerakan rekan-rekan buruh,” kata Ferry, dikutip dari Republika.co.id, Sabtu (21/11/2015).
Ferry menilai, PP Nomor 78 tahun 2015 yang dikeluarkan pemerintah hanya mementingkan kepentingan kalangan pengusaha. Karena dalam aturan tersebut, pengusaha bisa leluasa untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar. Sehingga tenaga kerja dalam negeri semakin terabaikan.
Oleh karena itu, menurutnya, sudah saatnya pemerintah memperdulikan nasib para buruh dengan berlandaskan kepada UUD 45 dan Pancasila, karena baginya buruh adalah rakyat yang memegang kedaulatan penuh atas negara.
“Kalau rezim Jokowi JK mengabaikan ini berarti rakyat akan semakin putus asa,” ujar Ferry.
Menanggapi dukungan Gerindra, juru bicara Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) Ramses Merdeka, menyatakan ketidakpercayaan terhadap dukungan elit-elit politik, termasuk Gerindra.
“Kami hanya percaya pada kekuatan kami sendiri, kami tidak percaya karena kami punya pengalaman Komisi IX DPR justru melunak saat rapat terakhir dengan Menakertrans Hanif Dhakiri. Hasilnya hanya Panitia Kerja (Panja) Pengupahan yang mengkaji kembali PP tersebut. Apalagi Prabowo Subianto pernah punya kasus tidak membayar upah pekerjanya di PT Kiani Kertas Nusantara. Bagaimana mungkin mereka berpihak pada buruh?” kata Ramses.
Ramses juga mengimbau buruh harus bersikap kritis terhadap manuver politik elit-elit politik yang hanya memanfaatkan aksi-aksi buruh untuk menaikkan pamor politik mereka, bukan demi kepentingan buruh itu sendiri.
