Golput, Cerminan Rakyat Tidak Percaya Elite

0

Belakangan ini wacana soal Golongan Putih (Golput) ramai diperbincangkan. Terlebih ketika Frans Magnis Suseno menulis opini bertajuk Golput yang terbit di Harian Kompas pada tanggal 12 Maret, bulan lalu. Dengan kesal, sedikit emosional, ia menghakimi orang-orang yang memilih untuk tidak memilih atau golput.

“Maaf, hanya anda tiga kemungkinan: Anda bodoh, just stupid; atau Anda berwatak benalu, kurang sedap; atau Anda secara mental tidak stabil, Anda seorang Psycho-freak,” tulisnya.

Serangan-serangan terhadap mereka yang Golput memang menjadi pemandangan yang tak asing dalam Pilpres 2019 yang akan dihelat pada 17 April nanti. Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia keempat yang juga Ketua umum PDIP misalnya, menyebut orang-orang yang golput pada pemilu 2019 sebagai kelompok pengecut yang tidak pantas untuk menjadi warga negara Indonesia.

“Berlebihan,” kata Naufal, aktivis pembela hak asasi manusia yang berposisi golput.

Naufal yang sehari-hari menjadi Pembela Hak Asasi Manusia di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jawa Barat, kota Bandung ini, menuturkan golput sejatinya, adalah ekspresi politik setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi negara sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 23 UU HAM.

“Pilihan untuk golput harus dihargai,” lanjutnya.

Berbeda dengan tahun pemilu sebelumnya, kendati capres yang  akan bertarung sama. Jokowi melawan Prabowo dengan wakilnya masing-masing. Dalam pemilu kali ini banyak kalangan yang mendeklarasikan dirinya untuk Golput. Di media sosial, semacam Facebook, Twitter, Instagram diramaikan dengan tagar #SayaGolput.

Motif golput memang tidak homogen. Masing-masing kalangan punya motif berbeda kenapa di Pemilu 2019 memilih untuk golput. Ada yang kecewa karena Jokowi memilih Ma’ruf Amin ketimbang Ahok. Ada juga yang golput karena malas ke TPS.

Selain itu, ada pula Golput yang diakibatkan adanya keberadaan sisa-sisa Orde Baru dan oligarki kapitalis lama berada di kubu Jokowi maupun Prabowo, karena para pelanggar HAM berbaris rapi di kanan dan kiri dua pasangan calon. Kedua pasangan kubu memelihara anasir-anasir militeris yang mengancam demokrasi.

Komite 1 Mei untuk Kemerdekaan, Kesetaraan, dan Kesejahteraan (Komitmen) juga menyatakan golput pada Pilpres 2019. Dalam siaran persnya, Komitmen menyebutkan pada Pilpres 2019 ada kekuatan kapital dan militer yang mengendalikan permainan politik. Di kubu Jokowi, ada barisan pemodal-oligarki Aburizal Bakrie, Chairul Tanjung, Erick Thohir, Hary Tanoesoedibjo, Oesman Sapta Odang, Surya Paloh, Riza Chalid dan Rosan Roeslani.

Sementara di kubu Prabowo, antara lain: Hashim Djojohadikusumo, Sandiaga Uno, Hutomo Mandala Putra. Dari barisan jenderal, kubu Jokowi memiliki Moeldoko, Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, Ryamizard Ryacudu, Try Sutrisno, Marsetio, Cakra 19 (12 purnawirawan TNI), dan Bravo-5 (lebih dari 20 purnawirawan TNI).

Di lingkaran Prabowo, ada Djoko Santoso, Susilo Bambang Yudhoyono, Tedjo Edhy Purdijatno, Widjojo Soejono, Yunus Yosfiah, serta 300 purnawirawan TNI.

Dengan kata lain, Komitmen menyatakan, memilih dalam pemilu artinya melegitimasi penindasan terhadap kelompok buruh dan tani, perempuan, LGBT, Papua, dan membiarkan pelanggaran HAM berat masa lalu tidak tuntas. Karena ke dua kubu memelihara para oligarki kapitalis dan jenderal pelanggar HAM.

Mimbar Rakyat Golput

Acara Mimbar Rakyat Golput, 13 April 2019

Di Kota Bandung, deklarasi Golput tampil dengan wajah yang berbeda. Di bawah puing sisa-sisa penggusuran RW 11 Tamansari untuk pembangunan proyek Rumah Deret Pemerintah Kota Bandung, Golput digaungkan dalam “Panggung Rakyat Golput” yang diselenggarakan pada Sabtu (13/04) kemarin.

Berbagai kolektif yang terdiri dari sektor buruh, mahasiswa, perempuan, pemuda, dan kaum miskin kota hadir untuk mendeklarasikan golput.

Bukan tanpa sebab “Panggung Rakyat Golput” ini hadir. Menurut Clara selaku kordinator Panggung Rakyat Golput, selama 4,5 Jokowi berkuasa, ia tidak memberikan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama ini, pemerintahan Jokowi hanya berpihak kepada kaum pemodal.

Infrastruktur yang dibangun dibiayai oleh utang luar ditujukan hanya untuk sekadar membuka kran investasi seluas-luasnya. Infrastruktur yang dibangun pada akhirnya dijual kepada kapitalis untuk membayar utang cicilan.

Sementara Prabowo, adalah jenderal pelanggar HAM yang merupakan wakil dari Orde Baru dan mempunyai jutaan hektar lahan.

“Tak ada alasan untuk memilih baik Jokowi maupun Prabowo. Keduanya sama saja, sama-sama penindas. Panggung rakyat ini bentuk ekspresi politik kami atas ketidakpercayaan terhadap paslon 1 ataupun 2,” tandasnya.

Acara ini dibuka dengan mimbar politik. Setiap kolektif dan individu yang hadir diperkenankan untuk menyampaikan orasi politiknya di atas mimbar.

Ricko Syahputra perwakilan dari Komite Solidaritas untuk Perjuangan Buruh (KSPB) dalam orasi politiknya menyampaikan pembukaan investasi yang dilakukan Jokowi tidak menguntungkan kelas buruh.

“Terjadi berbagai penggusuran, PHK massal buruh, upah murah, sistem kerja outsourcing, dan kontrak,” kata Ricko.

Ricko juga menyatakan pemerintahan Jokowi justru memberi keluasaan kepada para pengusaha untuk menindas buruh dengan memberlakukan status magang yang disahkan dalam Permenaker Nomor 36/2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Standar usia pekerja diturunkan menjadi 17 tahun. Pekerja magang hanya diupah dengan uang saku di bawah upah minimum.

“Rezim Jokowi, sekalinya menerbitkan Permen, regulasi kerja fleksibel dan upah murah dimapankan,” ucap Ricko.

Sementara itu hujan turun mengguyur kota Bandung. Hujan yang turun tak serta-merta menyurutkan antusias pengunjung yang hadir. Semakin malam, para pengunjung justru semakin bertambah.

Pada penghujung acara, Clara menutup dengan mengatakan golput adalah posisi yang harus menegaskan kehendak rakyat untuk membangun partai politik alternatif, yakni persatuan yang di dalamnya menghimpun rakyat tertindas dari segala sektor.

“Pertarungan sebenarnya berada di depan, melakukan kerja-kerja pengorganisasian rakyat tertindas yang juga membangun alat dan gerakan politiknya, adalah partai politik alternatif,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *