Solidaritas.net, Bekasi – Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) merasa dirugikan dengan keterangan pihak yang mengaku sebagai Humas DPW GSPB, Anton Siregar yang seolah GSPB akan mendukung salah satu Capres dalam Pilpres 2014.
Pihaknya juga tidak mengenal orang yang bernama Anton Siregar dan GSPB tidak menggunakan struktur DPW.
“Petugas Humas dari GSPB pada aksi buruh 01 Mei 2014 adalah Sri Darwanti dan Miftahudin (Pengurus Pusat GSPB) dan kami tidak mengenal orang yang bernama Anton Siregar yang mengaku sebagai Humas DPW GSPB sebagai mana dimuat dalam pemberitaan tersebut,” tegasnya.
Ketua Bidang Politik Pimpinan Pusat GSPB, Ata Bu menegaskan sikap GSPB adalah tidak terlibat dalam mendukung Capres manapun dan GSPB bersama organisasi pergerakan lainnya berposisi membangun partai alternatif.
“Sikap politik kami telah dideklarasikan dalam manifesto politik Komite Politik Alternatif (KPA) dan pernyataan resmi Sekber Buruh,” kata Ata, Minggu (4/05).
Manifesto KPA menyebutkan bahwa tidak ada satu pun partai alternatif yang bisa mengikuti Pemilu 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Misalnya UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 yang mewajibkan jumlah kepengurusan partai adalah 75 % di provinsi dan 50 % pengurus kecamatan di kabupaten/kota, sangat memberatkan partai-partai baru yang biasanya masih kecil. Konsekuensinya, partai yang bisa ikut pemilu adalah partai yang memiliki dana besar (partai elit) untuk membangun struktur-struktur. Inisiatif politik yang datang dari massa bawah diberikan kesempatan untuk ikut Pemilu.
Rakyat juga tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di partai elit, melainkan hanya sebagai massa mengambang yang didulang suaranya setiap lima tahun sekali saat Pemilu belaka. Setuju pada Pemilu 2014, berarti setuju pada hasil-hasilnya yang pasti akan menghasilkan pemerintahan baru yang setuju pada kepentingan pemilik modal (kapitalis).
“Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka,” dikutip dari manifesto KPA yang dibentuk pada tanggal 1 Maret itu.
Manifesto ini mengajak seluruh elemen rakyat untuk membangun gerakan alternatif yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Gerakan alternatif ini memiliki program di antaranya nasionalisasi aset asing, industrialisasi nasional, hapus utang luar negeri, reforma agraria, kesetaraan perempuan, berikan subsidi untuk rakayat dan membuka demokrasi yang seluas-luasnya. (Rn)
