Ini Tuntutan Buruh AICE di Kedubes Tiongkok

Jakarta – Ratusan massa Komite Solidaritas Perjuangan Buruh (KSPB) menggelar aksi mimbar bebas di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (Kedubes RRT) di Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

Buruh menuntut Kedubes Tiongkok untuk menegur dan mengambil tindakan terhadap Direksi dan Atasan di PT. Alpen Food Industry (AFI). PT. AFI adalah anak perusahaan dari AICE Group Holdings yang berasal dari Singapura, namun direksi dan atasan di pabrik PT. AFI adalah warga negara Tiongkok.

Beberapa permasalahan yang diangkat oleh KSPB, antara lain:

1. Upah buruh PT. Alpen Food Industry yang tidak memasukan komponen masa kerja, penilaian kinerja (karya) dan pendidikan di dalam upah pokok buruh. Setiap tahunnya PT. Alpen Food Industry menaikan upah pokok sebesar Rp. 5.000 saja. Tahun ini upah buruh adalah upah minimum kabupaten (UMK) ditambah Rp. 10.000.
2. Pekerja perempuan hamil masih dipekerjakan pada malam hari, dikenakan target dan pekerjaan yang berat yang seharusnya tidak dikerjakan perempuan yang sedang dalam masa kehamilan.
3. Kecepatan mesin yang kerap berubah menjadi tinggi, sehingga ada perbedaan kecepatan mesin saat auditor dan saat tidak ada auditor.
4. Mutasi sepihak dan “banjir” surat peringatan (SP).
5. Pengenaan SP terhadap lebih dari 600 buruh yang melakukan pemogokan selama tiga hari pada 20, 21 dan 23 Desember 2019, yang dinilai tidak mengakui hak mogok buruh.

Dalam orasinya, massa meminta agar PT. AFI mengikuti aturan main yang ada di Indonesia dan memberikan kesejahteraan kepada buruhnya. Apalagi es krim AICE semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga sudah seharusnya memperhatikan kondisi pekerja kerja Indonesia.

“Kontribusi buruh sejak tahun 2014 dalam memajukan perusahaan sampai es krim meluas seperti sekarang. Dulu buruh bahkan pernah dipekerjakan sebagai kuli bangunan untuk membangun gedung baru, tapi upah malah menurun,” teriak salah seorang orator dalam orasinya.

Orator lainnya juga mengungkapkan tidak anti terhadap investasi dan tenaga kerja asing. Namun jika investasi lebih banyak merugikan buruh dan rakyat, serta tenaga kerja asing malah menindas pekerja Indonesia, maka buruh dengan tegas menolaknya.

“Silakan angkat kaki dari Indonesia. Mari kita kembangkan pertanian sebagai negeri agraris,” salah seorang orator menambahkan.

Setelah aksi ini, pihak KSPB akan mengajukan protes ke Departemen Luar Negeri dan mengirimkan laporan melalui jalur diplomatik.

“Kami juga akan menggunakan prosedur yang disediakan oleh Kedubes RRT dan pemerintah untuk mengadukan permasalahan ini, agar kondisi kerja buruh diperbaiki,” jelas Damiri, kuasa hukum pekerja dari PBHI Jakarta.

Baca juga: Terkait Permasalahan Buruh PT HRS Indonesia, PBHI Jakarta Akan Surati NSK Global