Makassar- Ratusan juru parkir (jukir) kota Makassar yang tergabung dalam Serikat Juru Parkir (SJPM) melakukan aksi turun ke jalan, menuju kantor Walikota Makassar, Senin (18/10). Mereka menuntut Walikota makassar, Ramdhan Pomanto menghentikan proyek smart card.
 |
| Aksi Penolakan juru parkir terhadap pemberlakuan smart card di Makasar |
Aksi penolakan jukir yang didampingi beberapa organisasi seperti FIK ORNOP, Pembebasan, KOMUNAL, FOSIS, LBH Makassar, FMD-SGMK) menilai pemberlakuan smart card akan mengurangi jumlah juru parkir dan berdampak pada pengangguran.
Salah seorang peserta aksi, Amal dalam orasinya menyerukan, pemerintah tidak perlu menggunakan smart card untuk sistem pembayaran parkir.
“Pemerintah seharusnya memperhatikan nasib juru parkir dengan tidak memberlakukan smart card secara sepihak, kebijakan ini akan menambah jumlah pengangguran dikota Makassar. Padahal para Jukir ini adalah pekerja informal yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah kota.”
Dalam aksinya jukir memberikan pilihan agar PD Parkir Makassar membuka rekening untuk memudahkan setoran langsung ke daerah atau ke rekening PD berdasarkan jumlah yang disepakati. selain itu juru juga meminta agar dilakukan audit terhadap penerimaan setoran retribusi parkir dari juru parkir ke PD parkir dan ke PD parkir Makassar Raya agar terlihat letak kebocorannya, lebih transparan dan akuntable.
Sementara itu dari pihak pemerintah beralasan pemberlakuan smard card agar tidak terjadi “kebocoran” dana retribusi yang disetorkan juru parkir.
Selain itu, jukir juga menuntut pemerintah untuk melakukan penertiban berdasarkan UU dan Perda yang mengatur area pajak parkir dan retribusi parkir, sebab terjadi penarikan retribusi diluar aturan yang berlaku.