Solidaritas.net, Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana akan membina seratusan organisasi masyarakat (ormas) yang tercatat di Kabupaten Bekasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi (Kesbangpol) akan mendatangi pengurus ormas untuk mengajak bersinergi sesuai dengan bidang kerjanya untuk lebih profesional.
“Ormas saat ini tidak perlu lagi mendatangi Kesbangpol, kami yang akan mendatangi mereka, sehingga kami juga dapat mengetahui kepengurusan ormas, struktur dan eksistensinya,” kata Kepala Kesbangpol, Ida Farida, di Cikarang, Selasa (26/11) kepada antaranews.com.
Ida juga menyampaikan puluhan ormas di wilayah Kabupaten Bekasi beroperasi secara ilegal karena masa berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri sudah habis. Total ormas yang tercatat resmi sebanyak 180.
Ormas diharapkan memverifikasi ulang SKT agar keberadaannya diakui oleh pemerintah dan menjadi bagian dari pembangunan Kabupaten Bekasi.
Berbagai ormas muncul di permukaan yang biasanya berusaha mendapatkan akses ke bisnis limbah, yayasan outsourcing dan keamanan perusahaan. Tak jarang terjadi bentrok antar ormas lantaran memperebutkan akses tersebut.
Dalam aksi mogok nasional 31 Oktober – 1 November lalu, puluhan buruh terluka karena dianiaya oleh anggota ormas. (Rn/Paskes)
