Komite Buruh Yogyakarta Gelar Aksi Mimbar Bebas

Massa Komite Buruh Yogyakarta (KBY) menggelar mimbar
Massa Komite Buruh Yogyakarta (KBY) menggelar mimbar bebas di perempatan Tugu Yogyakarta, Jumat (13/11/2015). Foto: Mahendra.

Solidaritas.net, Yogyakarta – Komite Buruh Yogyakarta (KBY) menggelar aksi mimbar bebas di perempatan Tugu Yogyakarta, Jumat (13/11/2015).  KBY merupakan gabungan dari unsur-unsur FPBI-KPBI JOGJA, PPI, KPO PRP, SMI, SPSI, LBH-Yogyakarta, PMD, KASBI,PEMBEBASAN, PSB, DPC KSPSI, LMND, PPR, PBHI-Yogyakarta, MILITAN INDONESIA, dan GNP. Aksi mimbar bebas ini dimulai dari pukul 19.00 WIB.

Aksi KBY ini merupakan wujud dari dukungan terhadap mogok nasional buruh dalam menolak PP Pengupahan No 78 Tahun 2015, mewujudkan upah layak nasional dan merebut demokrasi.

“KBY dukung Mogok Nasional, Tolak PP Upah dan Wujudkan Upah Layak Nasional, dan Rebut Demokrasi!” slogan massa aksi.

Sebelumnya, sebagai bentuk dukungan atas penolakan PP ini KBY menggelar serangkaian aktivitas sebagai langkah perluasan. Seperti rapat akbar di Panggung Demokrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 1 November 2015, dan aksi-aksi selebaran di berbagai pabrik, kantor, mall, kampus, dll  yang ada di Yogyakarta sejak 5 November lalu sampai dengan aksi mimbar bebas hari ini.

Aksi mimbar bebas ini bukanlah puncak dari bentuk dukungan KBY terhadap buruh. Pada tanggal 15 November nanti, kembali akan diselenggarakan rapat akbar kedua bertempat di panggung demokrasi UIN Sunan Kalijaga.

KBY menilai pemerintah Jokowi-JK terus berdalih bahwa PP Pengupahan ini tidak merugikan kaum buruh, padahal faktanya kenaikan upah hanya berkisar 9 sampai 13 % saja. Gerakan buruh di berbagai daerah terus menerus melakukan perlawanannya sampai PP Pengupahan ini dicabut. Diawali konvoi-konvoi kawasan oleh buruh-buruh yang ada di Tangerang, Bekasi, Jakarta, Surabaya, Karawang, dan kota-kota lainnya, serta serangkaian aksi perlawanan di berbagai daerah seperti tutup tol, geruduk kantor-kantor pemerintah sampai pada pelaksanaan mogok nasional .

KBY berposisi bahwa berhasil tidaknya gerakan pemogokan buruh tergantung dari besarnya kekuatan yang dibangun. Karena itu, KBY menyerukan hal yang harus dilakukan menuju perjuangan pencabutan PP dan mewujudkan upah layak adalah:

  1. Membangun persatuan / organisasi di basis-basis pabrik dan kota khususnya yang ada di daerah Yogjakarta.
  2. Lakukan diskusi dan rapat-rapat akbar, aksi-aksi, ajakan bersama atau solidaritas antar pekerja, antar pabrik di masing-masing pabrik , kawasan atau daerahnya, penyebaran berita pemogokan ini, melalui distribusi selebaran, menyebarluaskan ajakan pemogokan kaum buruh melalui semua ruang dan media untuk kaum buruh dan sektoral rakyat lainnya yang berada di seluruh penjuru negeri.
  3. Membangun komite-komite pemogokan di tiap-tiap basis/ organisasi buruh dan rakyat

Selain itu, sebagai alternatif KBY memberikan solusi kepada pemerintah, yaitu:

  1. Wujudkan upah layak nasional untuk menciptakan kesejahteraan kaum buruh Indonesia.
  2. Nasionalisasi aset strategis dibawah kontrol rakyat
  3. Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri
  4. Laksanakan reforma agraria sejati
  5. Cabut semua peraturan (produk hukum) yang mengekang demokrasi
  6. Kebebasan berkumpul,berserikat dan berpendapat
  7. Hentikan represivitas aparat negara

Tinggalkan Balasan