Jakarta – Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), menilai dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, persoalan dan penyelesaian kasus HAM di Papua tidak mendapatkan perhatian serius.
Berdasarkan catatan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), kasus pelanggaran HAM di Papua mencapai 30 persen dibandingkan daerah lain.
Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan salah satu tindakan represif yang sering terjadi adalah kekerasan yang terjadi saat aksi unjuk rasa.
“Demo kan banyak di sana karena di sana lebih banyak yang menderita kekerasan lingkungan, aspirasi politik, ketertinggalan pembangunan, diskriminasi perlakuan selalu tinggi di sana. Ketika mereka menyuarakan soal-soal tersebut lewat demonstrasi, eh dipukul lagi,” ujar Haris Azhar, saat menggelar pameran foto bertajuk “Suara dari Timur: Papuaku, Papuamu?” di Jakarta, Selasa (27/12).
Salah satu pelanggaran yang terjadi bulan Desember ini adalah, luka – luka yang terjadi saat dilangsungkannya aksi damai di wilayah Jayapura yang dilakukan oleh aparat.
“Mereka yang mengalami luka – luka adalah Edy Yalak mengalami tangan patah, luka bocor dan dan kaki sebelah kanan. Jack Mote, Yenas Wakla, dan Andy Mum mengalami luka bocor di bagian belakang, Yoram Balingga luka memar di mata dan tangan kanan. Dan Oncer Balingga dibagian mata bocor, serta Yanus Silak dipukul pada ulu hati.”