Solidaritas.net, Poso – Dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, Komite Persatuan Rakyat (KPR) Poso melakukan aksi di bundaran jam kota poso, Kamis (10/12/2015).
“Masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum terselesaikan, kasus 1965-1966, kasus Talangsari, Tanjung Priok, kasus penghilangan orang-orang seperti Munir, tragedi Tisakti, di Papua, pembunuhan terhadap Salim Kancil dan masih banyak lagi,” kata Koordinator Lapangan (Korlap), Vanli, dalam orasinya.
Menurut Vanli, masalah demokrasi hari ini menjadi masalah mendesak bagi gerakan. Tutur Vanli, demokrasi yang sedikit dan hasil jerih payah ditahun 1998, sedang terancam dengan kembali menguatnya pengaruh militer dalam sistem pemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan kebijkan bela negara yang beberapa saat lalu diterapkan.
“Belum lagi regulasi-ragulasi yang masih sangat tidak berpihak kepada rakyat, seperti UU Ormas. Sisa-sisa Orde Baru sedang menunjukan penguatannya, bila hal ini tidak dijadikan bahan analisa dan dilawan, maka situasi Indonesia bisa dikembalikan seperti dimasa Orde Baru yang sangat otoriter dan kita semua tidak mengkehendaki itu,’’ tuturnya.
Dalam aksinya, selain melakukan orasi secara bergantian, massa KPR Poso juga membagikan selebaran kepada masyarakat yang melalui jalanan tersebut. Aksi tersebut cukup menarik perhatian masyarakat, terlihat warga antusias meminta selebaran dan berbincang bersama massa aksi.
Massa KPR juga mengusung tuntutan sebagai berikut:
- Buka kran demokrasi seluas-luasnya.
- Tangkap dan adili jendral-jendral pelanggar HAM.
- Tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
- Lawan sisa-sisa Orde Baru.
- Lawan militerisme.
- Hentikan kekerasan terhadap perempuan.
- Hentikan perampasan tanah terhadap petani.
- Pendidkan gratis sekarang juga.
- Cabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menindas kaum buruh.
