Jakarta – Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (GEMA Demokrasi) dan Solidaritas.net menggelar kegiatan nongkrong demokrasi. Kegiatan ini sudah digelar sebanyak tiga kali sejak akhir Juli dan bulan Agustus 2016.
 |
| Wahyudi Jafar. Foto: Solidaritas.net. |
Pada minggu ketiga, Sabtu (13/8/2016) Wahyudi Djafar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), menjelaskan tentang reformasi militer dan penuntasan agenda transisional demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kekuatan otoritarianisme di Indonesia dilatarbelakangi oleh konstitusi yang memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada eksekutif dan adanya dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).
Konstitusi sebelum amandemen memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi eksekutif, termasuk di dalamnya penggunaan kekuatan militer dan polisi. Dalam konstitusi tersebut pada pasal 10 dijelaskan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. tidak ada yang menjelaskan mengenai penggunaan kekuatan polisi. Pada pasal 30 mengenai bela negara tidak dijelaskan mengenai batasan wewenang militer.
“Hanya ada penjelasan, bahwa pembelaan negara menjadi hak seluruh warga Indonesia,” jelas Wahyudi
Hukum pada saat itu bukan ditempatkan sebagai batasan dan kontrol kekuasaan militer, akan tetapi sekadar menjadi instrumen yang melegalkan keseluruhan aksi mereka.
Besarnya kewenangan yang diberikan kepada institusi militer, yaitu ABRI dan termasuk polisi di dalamnya, tanpa pengawasan dan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Sehingga menjadikan institusi ini kerap melakukan tindakan berlebihan atas nama keamanan negara.
Hal ini didukung oleh penerapan konsep Dwifungsi ABRI sebagai pembelokan doktrin militer jalan tengah yang dicetuskan Nasution pasca kudeta Oktober 1957 dimana pada saat itu tentara meminta ruang untuk stabilisasi politik dan ekonomi . Kekuasaan militer mengakibatkan terjadi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.