Solidaritas.net, Cikarang – Puluhan massa Federasi Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (Federasi GSPB) menyisir kawasan MM2100, Cikarang, untuk mengajak buruh-buruh lain berdemo, Kamis (20/11/2014). Mereka melakukan konvoi berkeliling kawasan tersebut, meminta buruh keluar dari pabrik-pabrik untuk bersama menuntut upah.
Berhasil, aksi ini menarik ribuan buruh yang berarak ke pintu tol Kawasan MM2100. Sementara, barisan polisi menghadang buruh di pintu tol, bersiaga dengan mobil water canon. Namun, telah terjadi kemacetan yang cukup panjang, karena massa yang dipusatkan di depan pintu tol menutup akses keluar-masuk kendaraan.
Hal ini tentunya cukup merugikan pengusaha, lantaran kendaraan yang keluar masuk tol GT Cibitung 2 ini mencapai 100 unit per hari.
Buruh saling bergantian berorasi menyampaikan tuntutan dan pendapat mereka. Orasi tak jauh dari seputar tuntutan kenaikan upah 30 persen maupun 50 persen dan menolak kenaikan harga BBM.
“Kenaikan upah 2015 yang dibarengi dengan kenaikan harga BBM tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh. Apalagi, hasil survei Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masih menggunakan harga BBM lama. Pemerintah harus membatalkan kenaikan harga BBM,” kata Ketua Umum Federasi GSPB, Cecep Saripudin, dalam orasinya.
Massa buruh dari berbagai serikat terlibat bersama dalam aksi, dari GSPB, FKI SPSI, FSPMI dan serikat lainnya. Ada yang tak biasa di aksi hari itu. Serikat besar yang kerap mendominasi kepeloporan karena jumlah anggota yang banyak, kini tak terlihat memimpin massa.
Seperti diketahui, bahwa Federasi GSPB menolak bersatu dengan serikat buruh pendukung Prabowo dan Koalisi Merah Putih (KMP) dengan pertimbangan persatuan semacam itu dapat membahayakan demokrasi dan membingungkan massa. Namun, mereka tidak menolak jika aksi menyerang bersama dari barisan terpisah.
“Kita harus memisahkan diri dengan barisan massa pendukung Prabowo dalam menyerang Jokowi yang kini menaikan harga BBM, agar jelas posisi-posisi masing-masing. Kami tidak ingin aksi-aksi kami justru memperkuat posisi politik Prabowo yang juga beroposisi terhadap Jokowi, karena jika Prabowo berkuasa, hal itu dapat membahayakan demokrasi dan memperburuk keadaan. Salah satu caranya adalah memisahkan diri dari serikat maupun organisasi pendukungnya agar jelas di mata rakyat. Jokowi bukan pemimpin yang akan menyejahterahkan buruh, sehingga harus diganti, tapi bukan oleh Prabowo, harus yang lebih baik, yakni dari tokoh yang dibesarkan oleh dan bersama gerakan rakyat,” terang Bidang Politik dan Organisasi Federasi GSPB, Ata Bu, saat dikonfirmasi oleh Solidaritas.net.
Selain di kawasan MM2100, pemusatan massa juga terjadi di perempatan kawasan EJIP dan Warung Bongkok, Cibitung.