Mengapa Buruh Perlu Berserikat?

1

buruh pt nanbu plastics indonesia demo‘Saya awalnya mengira jari saya sudah disambung kembali karena saya tidak bisa melihat jari saya yang ditutupi perban. Mendengar perkataan perawat, saya pun terkejut hingga menangis, meratapi nasib saya yang kini menjadi orang cacat.’

Atika Nafitasari, pekerja kontrak di sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang plastik untuk kebutuhan otomotif.

Ia mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan jari tengah tangan kanan mengalami cacat permanen. Alih-alih bertanggung-jawab atas nasib Atika, pihak pengusaha malah melayangkan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadapnya.

Setelah menjalani perjuangan yang melelahkan selama 18 bulan lamanya, Atika Nafitasari berserta empat rekan buruh lainya, memperoleh kembali pekerjaannya dengan status karyawan tetap.

Tanggal 11 Desember 2017 telah ditandatangani sebuah kesepakatan antara pengusaha PT Alpen Food Industry dengan perwakilan buruh.

Sebelumnya sebanyak 665 buruh kontrak PT Alpen Food Industry melancarkan mogok kerja memperselihkan pelanggaran PKWT yang mereka alami.

Mogok kerja berlangsung selama 30 hari. Tuntutan buruh akhirnya dipenuhi dengan diangkatnya 665 orang buruh, termasuk mempekerjakan kembali buruh yang sebelumnya dikenai PHK, sebagai pekerja tetap.

Pihak pengusaha juga berkomitmen memperbaiki Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan bertanggung jawab atas penyembuhan sakit akibat kerja.

Masalah Ketenagakerjaan dan Peran Serikat Buruh

Apa yang menimpa Atika merupakan sekelumit contoh dari banyaknya masalah yang dihadapi buruh hari-hari ini. Buruh berada dalam situasi rentan yang sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan. Di lingkungan kerja buruh sarat mengalami kecelakaan, penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi bahkan pelecehan seksual.

Hingga bulan Mei 2018 terdapat 36 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mengakibatkan 6.690 orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Kasus-kasus PHK tersebar di 35 perusahaan yang berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara.

Dalih efisiensi sering kali menjadi alasan pengusaha untuk melakukan PHK. Sekalipun alasan ini diatur secara ketat dalam undang-undang, tetapi karena lemahnya sistem pengawasan pemerintah maka praktik semacam ini terus terjadi.

Buruh berada dalam situasi yang rentan demikian oleh karena relasi antara buruh dan pengusaha adalah relasi yang tidak setara. Sedari awal pengusaha diuntungkan dalam banyak hal termasuk tingginya angka pengangguran. Ketersedian lapangan kerja yang minim serta pemberlakuan waktu kerja yang panjang memudahkan pengusaha memperoleh tenaga kerja. Sehingga ketika buruh memulai kesepakatan kerja dengan pengusaha tertentu ia dengan sendirinya memasuki hubungan kerja yang timpang.

Sudah menjadi rahasia umum, terdapat perbedaan mendasar antara kepentingan buruh dan pengusaha. Pihak pengusaha menghendaki keuntungan sebesar-besarnya dari waktu ke waktu, sementara buruh berkepentingan meningkatkan kesejahteraan guna mencukupi kebutuhannya dan keIuarganya.

Relasi timpang dan perbedaan kepentingan tersebut menjadi dasar bagi praktik kesewenang-wenangan pengusaha di kemudian hari, seperti melakukan PHK, menekan upah serta melakukan pelanggaran hak-hak normatif buruh lainya.

Kondisi tersebut diperparah dengan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah dalam melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja/buruh. Pemerintah, melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, sering kali mengeluarkan nota pemeriksaan yang tidak sesuai fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Atika merasakan betul bagaimana lemahnya fungsi pengawasan ini berlangsung.

Pada titik itulah kehadiran serikat buruh diperlukan. Buruh tidak dapat mendapatkan hak-haknya melalui upaya individual. Melalui serikat buruh kepentingan buruh yang berlawanan dengan pengusaha tersebut memungkinkan terpenuhi.

Menjadi Anggota Serikat

Berserikat atau berkumpul merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak berarti segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Siapapun yang membatasi atau menghalang-halangi seorang buruh untuk membentuk atau terlibat dalam serikat dengan demikian telah melanggar hukum.

Pemerintah Indonesia telah menjamin hak-hak berserikat pekerja melalui ratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948, lewat Keppres nomor 83 tahun 1998. Hal itu kemudian berbuah pada ratifikasi beberapa Konvensi ILO lain dan penerapan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 yang secara tegas melindungi kebebasan berserikat.

Lazimnya buruh menjadi anggota serikat saat tengah mengalami masalah. Dalam situasi normal buruh menggunakan waktunya untuk mengambil lembur daripada berserikat. Hal Ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menambah penghasilan akibat dari kesenjangan upah riil dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal yang sama juga terjadi pada anggota-anggota serikat yang mangkir dari agenda serikat dengan alasan lembur.

Keengganan buruh menjadi anggota atau aktif dalam serikat juga didasari atas keyakinan bahwa kesejahteraan buruh dapat diraih melalui usaha pribadi. Dengan relasi kerja yang timpang seperti sekarang, dibutuhkan lebih dari sekadar ‘kerja keras’ yaitu tindakan kolektif buruh untuk meningkatkan kesejahteraanya sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun melampaui hukum yang ada. Yang itu dapat dicapai melalui keaktifan dalam serikat buruh.

Oleh karena itu, menjadi anggota serikat tidak harus menunggu masalah. Dengan kondisi rentan yang dialami buruh sekarang ini, masalah sewaktu-waktu datang tanpa diduga. Justru dengan menjadi anggota serikat lebih awal mempersiapakan diri dan akan lebih cepat beradaptasi jika dikemudian hari masalah datang. Hambatan seperti pengetahuan hukum, prosedur, yang sedari awal diatasi membuat penanganan kasus akan lebih efektif.

Memilih Serikat Buruh

Serikat buruh memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan perusahaan diputuskan. Melalui serikat buruh masalah-masalah di lingkungan kerja diinventarisir lalu dipadukan dengan hak-hak normatif yang harusnya didapatkan buruh, sebagai dasar penuntutan kepada pengusaha.

Akan tetapi, tidak semua serikat buruh menjalankan tugas-tugas tersebut dengan amanah. Tidak sedikit serikat buruh yang mengorbankan nasib anggotanya saat proses pembelaan berlangsung. Praktik tukar guling kasus marak terjadi sebagai sarana memenuhi tujuan pribadi elit serikat.

Tak jarang serikat yang mengondisikan anggotanya menerima PHK sehingga serikat memperoleh persenan dari pesangon. Modus mengambil keuntungan dari musibah yang dialami buruh seperti ini perlu diwaspadai.

Sehingga sebelum memutuskan untuk menjadi anggota serikat buruh tertentu, penting sekali mengetahui reputasi serikat bersangkutan. Reputasi tersebut antara lain berupa capaian-capaian yang dimenangkan dalam pembelaan hak-hak anggotanya. Bagaimana metode pembelaanya, sejauh mana pengerahan anggota dalam penyelesaian satu kasus yang sedang ditangani. Bagaimana penanganan anggota yang sedang mengalami musibah, dst.

Tanpa hal-hal tersebut misalnya, Atika dan 665 buruh Aice mustahil memperoleh haknya. Sebagai ilustrasi, selama kasus Atika bergulir sedikitnya buruh telah melakukan sedikitnya 11 kali aksi selama 1,5 tahun, belum termasuk aksi rutin dua mingguan, serta tak terhitung berbagai pernyataan protes serta surat-menyurat ke berbagai lembaga pemerintah dan organisasi terkait lainnya. Ancaman pembunuhan yang dialamatkan kepada pengurus serikat dimana Atika bernaung, atau ‘serangan balik’ pengusaha melalui PHK terhadap 40an pengurus dan anggota serikatnya, tidak menurunkan komitmen pembelaan terhadap Atika. Semua itu dilalui dan menghasilkan capaian positif.

Dari pengalaman Atika dan 665 buruh Alpen menunjukan bagaimana serikat buruh berperan penting dalam perbaikan kondisi kesejahteraan buruh, sebagiamana hak-hak normatifnya. Melalui serikat, buruh tidak pasif menerima begitu saja apa yang diberikan oleh pengusaha.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *