Hujan begitu lebat mengguyur Cibitung Bekasi. Bahkan untuk mennyeberang jalan menuju Stasiun Bekasi yang jaraknya tak begitu jauh, orang-orang rela takluk dari air hujan yang mengguyur.
Emperan toko dan tempat berteduh lainnya, menjadi “indekos” sementara warga agar tak basah kuyup. Tak terkecuali aku dan kawan juga menjadi salah satu penghuni emperan itu.
 |
| Acara Cahaya Tanah Gusuran, 15 Oktober 2016. |
Sayang detik, menit terus berlalu dan hujan tak bisa diajak kompromi. Hingga akhirnya tak ada pilihan selain menerobos hujan. Basah sedikit, tak apalah, ketimbang terlalu terlambat menghadiri acara Cahaya Tanah Gusuran di Bukit Duri yang jadwalnya jam 14.30, 15 Oktober 2016.
Apalagi, pikiranku sudah gelisah acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Ciliwung Merdeka bekerja sama dengan Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) ini tak mendapat izin dari otoritas setempat.
Setelah sukses menembus hjan, KRL membawa kami ke Stasiun Manggarai. Kami mencari bajaj yang sopirnya tahu lokasi penggusuran Bukit Duri. “Tau, ya, Pak, tempatnya,” tanyaku.
“Iya, tau. Itu yang digusur luas banget,” sergahnya. Aku menarik nafas.
Begitu turun dari bajaj, keberuntungan berbalik arah kepadaku, setelah sebelumnya hujan mengalahkanku. Saat itu juga, aku dapat kabar bagus. Acara diizinkan sampai jam 21.00 WIB dengan syarat situasi dijaga kondusif.
Sebuah papan plang Posko Gubernur Muslim langsung menyambutku. Seketika itu juga pikiranku bergentayangan, “kalau mampu demo besar-besaran gulingkan Ahok, kenapa tak bisa mengadang buldozer yang minggu lalu menggusur warga di sini.”
Kami jalan kaki dua menit untuk sampai ke panggung Cahaya Tanah Gusuran. Sayang sambutan yang kami terima terasa menyakitkan: polisi, buldozer dan puing-puing ada di depan mata. Di lokasi, sejumlah stan sudah berdiri, seperti stan anak-anak, stan bantuan hukum dan stan makanan.
Tak hanya itu saja yang menyesakkan. Sebelum kami datang, politisi dari Partai Gerindra, Fadli Zon, sempat datang dan dikerubungi oleh wartawan. Aku mendapat kabar ini dari salah seorang panitia, Dhyta Caturani. Fadli diminta pergi, Gema Demokrasi menolak acara ini ditunggangi oleh kepentingan politik parpol.
“Tadi sempat datang. Saya sampaikan ke dia (Fadli Zon), teman-teman Gema Demokrasi tidak mau bapak ada di sini,” kata Sandyawan Sumardi dalam suatu kesempatan ngobrol.
Namun, berita sudah terlanjur menyebar. Kehadiran Fadli Zon dikaitkan dengan izin yang didapat. Padahal, panitia yang berusaha keras bernegosiasi dengan aparat keamanan untuk mendapatkan izin yang hanya sampai jam 9 malam itu. Di Twitter, #CahayaTanahGusuran malam itu diramaikan oleh para buzzer yang berafiliasi dengan Gerindra. Panitia merasa perlu mengumumkan klarifikasi menolak keterlibatan Fadli Zon dan Gerindra.
“Dari pagi saat ada pelarangan dan perintah bubar, kami terutama tim hukum melakukan negosiasi bersama CM (Ciliwung Merdeka–ed). Lalu Pak Sandy menelpon Jaya Suprana untuk bantu negosiasi ke polres. Tahu-tahu jam 14.30 an, Fadli Zon muncul di TKP. Kami kaget. Dan kami nyatakan ke Pak Sandy bahwa kami (Gedor) menolak Fadli Zon dan bila ia diberi panggung maka kami akan mundur,” kata Dhyta Caturani, mengklarifikasi.
Sebuah pesan Whats App yang meminjam kronologi pelarangan acara menyebar yang ditambahkan dengan kalimat “acara bisa berlangsung berkat bantuan Fadli Zon dan Menkumham, kata Pak Jaya Suprana.” Pihak panitia membantah. Sebuah sikap tentang independensi dan non partisan acara Cahaya Tanah Gusuran, diumumkan, Minggu, 16 Oktober 2016.
Sebuah sikap yang mencerminkan apa yang sebenarnya sedang dibela. Kita tidak hanya bicara memperjuangkan hak kesejahteraan rakyat belaka, tapi juga demokrasi yang memungkinkan adanya kebebasan untuk memperjuangkan kesejahteraan itu sendiri. Bukankah hari itu juga nyaris saja acara gagal karena adanya larangan yang menghambat kebebasan untuk menyuarakan hak-hak mereka yang tergusur.
Dalam situasi kehilangan rumah dan tempat tinggal yang dapat membawa siapa saja ke dalam putus asa untuk meminta pertolongan ke mana saja, demokrasi masih bisa dijaga.
Jejak rekam Prabowo dan Gerindra yang anti demokrasi sudah begitu panjang, sudah terlalu banyak untuk diceritakan lagi. Prabowo sendiri adalah seorang tuan tanah atas 3 juta hektare lahan. Bagaimana ia bisa mengerti rasanya kehilangan tanah dan tempat tinggal sebelum ia membagi-bagikan tanahnya sendiri kepada mereka yang tak bermilik.
Kita tak bisa membayangkan jika sebuah kelompok yang menjaga demokrasi tak ada. Perlawanan menjadi “jorok”, sembarangan mencari sekutu saat sedang berlawan. Membuat rakyat bingung apa yang sedang diperjuangkan. Lagipula, memberikan panggung kepada elite dan parpol lain yang sama atau bahkan dapat lebih kejam (jika melihat dari jejak rekamnya) hanya turut menghasilkan kekuasaan politik berwatak anti demokrasi dan memiskinkan rakyat.
Gerakan buruh juga seharusnya bisa belajar bagaimana menjaga demokrasi sebagai sesuatu yang tak bisa dipertukarkan dengan lobi-lobi tuntutan ekonomis ke elite seperti yang selama ini sering dilakukan. Atas nama tuntutan A, B, C, dan seterusnya, yang katanya akan dipenuhi, pimpinan serikat buruh memberikan dukungan pada elite-elite yang berwatak militeris.
Kekuatan mobilisasi gerakan buruh hari ini paling besar jika dibandingkan dengan sektor rakyat lainnya. Kepercayaan diri seharusnya lebih tinggi, kekuatannya tak boleh disalahgunakan lagi untuk mendukung kelompok fasis. Kalau tidak, sejarah bisa terulang. German Labour Front, serikat buruh pendukung Nazi atas nama pemenuhan kepastian kerja dan jaminan sosial, kemudian turut melahirkan kekuasaan yang melakukan pembinasaan terhadap 11 juta orang. (sr)