Solidaritas.net, Jakarta – Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (15/9/2015), akhirnya para guru honorer mulai mendapatkan sedikit titik terang atas nasib dan kejelasan status mereka. Dalam aksi unjuk rasa itu, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi berjanji akan segera mengakomodir tuntutan dari para guru honorer tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
“Kami tidak demo lagi, karena tuntutan kami sudah dipenuhi pemerintah. Sekarang kami tinggal mengawal saja,” terang Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih usai aksi itu, dikutip Solidaritas.net dari JawaPos.com, Kamis (17/9/2015).
Disampaikannya, Yuddy telah berjanji akan mengangkat sebanyak 439.965 tenaga honorer guru dan non-guru yang masuk dalam honorer K2 jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara bertahap mulai tahun 2016 hingga 2019 mendatang. Oleh karena telah mendapat jawaban dari pemerintah, puluhan ribu guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan FHK2I itu batal melanjutkan aksinya pada Rabu (16/9/2015).
Pada awalnya, jika tidak mendapatkan solusi dari Menteri PAN-RB, mereka berencana akan melanjutkan aksi unjuk rasa itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Istana Merdeka pada keesokan harinya. Mereka berharap bisa segera mendapatkan jalan keluar.
“Kalau tidak ada solusi, besok kita demo di Istana seharian. Kalau tetap tidak ada jalan, mereka akan mengumpulkan massa yang lebih besar lagi. Karena tenaga honorer guru dan non-guru itu mencapai 1,1 juta. Tapi kalau guru K2 itu mencapai 439 ribu,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Sulistyo pula, seperti dilansir oleh Metrotvnews.com.
Sementara itu, sebelum berunjuk rasa di KemenPAN-RB hingga pukul 17.00 WIB, para guru honorer itu sudha sempat menggelar aksi yang sama di depan Gedung DPR-MPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, sejak pukul 06.00 WIB. Dalam aksi yang turut didukung oleh kaum buruh itu, mereka setidaknya menyampaikan 10 tuntutan pada pemerintah.
