Oleh: Jafar Suryomenggolo*
Hantu fasis memengintai banyak organisasi serikat buruh masa kini. Era Reformasi memang memberikan kebebasan bagi buruh dalam membentuk dan masuk organisasi pilihannya, tapi ini bukan jaminan kebebasan.Tak banyak disadari, organisasi serikat buruh malah mengekang kebebasan. Alih-alih memberikan kesadaran dan sarana pembebasan dari penindasan pengusaha, serikat buruh menjadi penjara dan membelenggu buruh anggota. Mengapa bisa begitu?
Jari telunjuk bisa diarahkan ke banyak hal. Misal, egoisme pemimpin dan nafsu berkuasa. Juga, mental pengurus yang numpang tenar dan semata-mata mengincar jabatan politik. Secara umum juga karena bangkrutnya ideologi perjuangan, dan lebih diutamakannya buruh tetap daripada buruh kontrak.Tapi ada satu hal yang kerap dilupakan. Yaitu, persoalan bentuk dan hirarki organisasi serikat itu sendiri.
Jika rekan cukup teliti, bisa diperhatikan bagaimana susunan organisasi serikat. Silahkan ambil AD/ART organisasi serikat rekan. Ada PimpinanPusat, Pimpinan Daerah dan juga, PimpinanCabang. Pola susunan ini dapat ditemukan pada banyak serikat buruh.Umumnya, serikat buruh yang berdiri dan dibentuk pada masa Orde Ba(r)u. Pola ini dianggap sebagai suatu hal yang “normal” dan “umum” sebagaimana harusnya. Apa betul anggapan demikian? Apakah susunan demikian adalah sudah saklek, alias tidak bisa ditawar-tawar? Apakah tidak ada pola susunan lain?
Persoalan susunan organisasi serikat buruh punya kisah sejarah yang panjang. Jangan rekan kaget.Ini karena para penggiat serikat buruh di tanah air juga sudah memikirkan soal ini.Tidak sekedar basa-basi belaka. Melainkan, sudah cukup mendalam. Ada banyak debat soal ini di tahun 1947-1949, saat di awal kemerdekaan. Para pengurus mencoba mencari bentuk organisasi serikat yang paling mumpuni dalam membela kepentingan buruh anggota.
Ada yang berpendapat serikat baiknya disusun berdasarkan kesamaan lapangan pekerjaan, agar buruh semakin kuat. Pendapat ini tak sepenuhnya didukung. Seperti misalnya diajukan contoh:
Di zaman djadjahan Belanda di Indonesia terdapat beberapa sarekat guru sekolah, misalnja: Persatuan Guru HIK, Perhimpunan Guru Hindie, Perkumpulan Guru Sekolah Rakjat, dsb. Belanda memperhebat adanja sarekat-sarekat guru ini dan mengadudombakan satu dengan lainnja. Akibatnja guru tetap melarat walaupun berserikat.
Ada juga yang berpendapat, serikat baiknya disusun mengikuti pola-hubungan pengusaha, agar mampu mengawasi langsung keuntungan (dan juga, kecurangan!) pengusaha.Terlepas dari pendapat mana yang lebih benar, ada satu pelajaran penting yang dapat kita petik.
Yaitu, beragam debat soal ini menunjukkan bahwa pola organisasi serikat tidak sama-serupa. Serikat buruh zaman itu punya susunan organisasi yang berbeda satu dengan lainnya.Tidak ada keharusan seragam.Masing-masing serikat berupaya menyusun organisasi mereka agar dapat membela kepentingan anggota.Mencapa itu tujuan itu dengan lebih praktis dan riil.
Jelaslah pada masa itu kita punya serikat buruh dengan beragam jenis bentuk organisasi. Seperti taman dengan beribu jenis bunga dan juga, warna-warni. Namun, mengapa kini, 70 tahun kemudian, bentuk organisasi serikat yang satu mirip dengan yang lainnya? Mengapa makin terlihat seragam? Meski berwarna-warni, namun seperti taman yang memiliki satu jenis bunga belaka.
Soal ini bisa kita rujuk di tahun 1985. Pada masa Orde Ba(r)u itu, hanya ada satu serikat buruh yang diakui resmi. Yaitu, Federasi Serikat Buruh Indonesia (FBSI). Meski sudah berada di dalam control penguasa, FBSI masih dianggap terlalu “liberal”. Ini karena FBSI terdiri dari 21 jenis vak (dari bahasa Belanda, yang artinya: bagian) – yang merupakan unsur perwakilan buruh dari 21 jenis lapangan industri.Penguasa ingin sentralisasi organisasi buruh. Akibatnya, FBSI dipaksa dilebur menjadi satu dan semua vak yang ada dipangkas.Namanya pun diubah, menjadi: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Bersamaan dengan itu, ideologi bikinan penguasa juga semakin ditanamkan.Yaitu, ideologi Hubungan Industrial Pancasila, yang mengharamkan pemogokan buruh.
Jelaslah, sentralisasi organisasi ala SPSI bentukan Orde Ba(r)u masih menjadi panutan serikat buruh kita. Warisan yang dilanggengkan sampai hari ini. Dalam kerangka organisasi yang demikian, dapat dipastikan “nafsu berkuasa”, “numpang tenar”, dan”ego pemimpin” punya porsi yang lebih besar daripada memperjuangkan kepentingan buruh anggota. Dapat diduga, siapapun yang masuk dalam kerangka organisasi demikian akan terjangkit penyakit yang sama. Seperti bejana liat yang mengubah isinya. Ada bahaya fasisme yang menghuni di relung terdalam bentuk dan hirarki organisasi serikat buruh tersebut.
Adakah jalan keluar dari bahaya demikian?
Yang dapat diupayakan adalah memperluas debat tentang organisasi serikat buruh. Keluhan tentang organisasi serikat dapat disalurkan secara lebih positif. Birokratisme organisasi perlu dihadapi dengan kepala dingin. Karena itu, perlu ada pemahaman bahwa bentuk organisasi serikat dapat dan boleh tidak sama. Ini mencakup juga upaya mencari bentuk dan hirarki organisasi yang lebih mumpuni daripada sekedar mewariskan sentraliasi organisasi ala Orde Ba(r)u.
Dalam dua decade terakhiri ni pula, dalam khazanah diskusi dari luar negeri, dapat kita ketahui ada juga kebutuhan memperbaiki (dan mengubah) organisasi serikat. Satu yang utama adalah memperluas peran buruh anggota dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi. Ini merupakan bagian dari demokratisasi bentuk serikat.
Juga ada usulan tentang apa yang disebut sebagai “flying squad” (missal lihat: Shantz 2013), yang dapat diterjemahkan sebagai “regu gerak cepat”. Ini merupakan organ tambahan dari bentuk resmi organisasi. Terdiri dari para penggiat buruh yang dapat berhubungan langsung dengan buruh anggota dan pengurus di tingkat pusat, dengan lebih sederhana dan informal. Sesungguhnya pola ini juga ada di dalam pengalaman berserikat buruh Indonesia. Di tahun 1945-1947, Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) memiliki “Anggauta Pengoeroes Besar tersiar” (APB tersiar) yang merupakan organ bagian dari penguruspusat. SBKA memiliki APB tersiar di daerah konsentrasi buruh anggota. Yaitu: Cisurupan, Purwokerto, Purwodadi dan Madiun – yang juga merupakan stasiun penting dalam jalur kereta api. Jadi, APB tersiar dapat menjadi penyaluraspirasi dengan lebih mudah dan fleksibel.
Bercermin dari ini semua, kiranya buruh anggota tidak perlu ragu lagi.Jikadirasakan hantu fasisme semakin kuat mengintai organisasi serikat, maka perlu diupayakan perbaikan bentuk dan hirarki organisasi.Jika sudah kronis, maka perlu dirombak total!
*) Pemerhati perburuhan
Khazanah bacaan:
“Sendi Organisasi SarekatBuruh,” dalam Soeara SOBSI, 15 Juni 1948.
Shantz, Jeff. 2013 “From direct action to workers assemblies: unions and the G20 protests in Toronto”, dalam Beyond capitalism: building democratic alternatives for today and the future, penyunting Jeff Shantzdan Jose Brendan Macdonald. New York: Bloomsbury publishing.
