Solidaritas.net, Bandung – Belakangan ini, penerapan nilai-nilai demokrasi semakin hilang di Tanah Papua. Kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terus terjadi di daerah paling timur Indonesia itu. Bahkan, baru-baru ini dilaporkan bahwa sebanyak 479 orang aktivis demokrasi di Papua telah ditangkap oleh aparat keamanan selama 30 April 2012 hingga 1 Juni 2015. Jumlah ini menjadi pertanda bahwa kebebasan rakyat Papua terus terbelenggu.
Oleh karena itu, para aktivis dan kelompok pro demokrasi di negeri ini pun terus berupaya memperjuangkan kebebasan bagi rakyat Papua. Mereka melakukan bermacam aksi untuk memperjuangkan hidupnya demokrasi di Papua, termasuk membangun sebuah Posko Papua Zona Darurat, serta Panggung Solidaritas Pembebasan Papua yang rencananya akan digelar pada Minggu (21/6/2015) mendatang.
“Sebagai bentuk solidaritas perjuangan kepada para aktivis demokrasi dan pembebasan rakyat Papua, yang sebanyak 479 orang ditangkap aparat sejak 30 April 2012 – 1 Juni 2015, maka kami membangun Posko Papua Zona Darurat, dan akan menyelenggarakan acara Panggung Solidaritas Pembebasan Papua,” ungkap koordinator acara tersebut, Markus, dalam siaran pers mereka yang diterima oleh Redaksi Solidaritas.net, Kamis (18/6/2015).
Acara yang akan dihelat di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Cilaki, Bandung, mulai pukul 13.00 WIB sampai selesai itu akan diisi dengan panggung apresiasi seni, orasi politik, nonton film dan diskusi. Selain itu, juga akan ada galeri karya rakyat, dan para pengunjung juga bisa membawa kaos polos untuk disablon, yang mana donasinya sebesar minimal Rp 5.000. Kegiatan ini merupakan reaksi mereka atas ‘pembunuhan’ demokrasi di Tanah Papua.
“Perjuangan pembebasan rakyat Papua dari kekerasan dan pelanggaran HAM semakin berliku, lebih banyak menemui hambatan ketimbang kemenangan. Masih jauh dari harapan, maka upaya-upaya mengorganisir perlawanan memiliki ekspektasi memperpendek jarak antara cita-cita dan tujuan,” jelas Markus dalam keterangan pers yang dikirimkannya itu.
Menurut mereka, nilai-nilai demokrasi seperti tidak berlaku di Papua. Penangkapan dan tindakan kekerasan terhadap para aktivis demokrasi di daerah tersebut, yang dilakukan oleh aparat militer, sudah menjadi bukti yang sangat kuat atas dugaan pelanggaran HAM itu.
“Seperti yang kita tahu, demokrasi hampir tidak berlaku bagi rakyat Papua. Setiap hari, kami dikejutkan dengan berita penangkapan dan penembakan yang dilakukan aparat militer yang ada di Papua. Tindakan super represif dilegitimasi oleh stigma separatisme. Tentu, bagi kita yang memiliki persetujuan dengan demokrasi, harusnya terluka oleh barbarisme aparat. Sehingga, membuat kami bereaksi atas situasi tersebut,” pungkas Markus menerangkan.
Dalam siaran persnya itu, Markus juga berharap semua rakyat Indonesia ikut membantu masyarakat Papua dengan cara mengabarkan pada masyarakat luas, bahwa di Papua saat ini demokrasi telah terancam, dan di Papua sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, mereka juga berharap sumbangsih pemikiran, gagasan, dan apresiasi seni dari semua masyarakat untuk turut serta mengisi acara Panggung Solidaritas Pembebasan Papua yang akan digelar.
