Solidaritas.net, Meranti – Meskipun asuransi untuk buruh bongkar muat sudah menjadi wacana nasional, namun pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki rencana untuk memberikan asuransi kepada buruh bongkar muat di wilayah Kepulauan Meranti. Pasalnya asuransi tersebut belum bisa dilaksanakan karena belum ada rencana mengenai hal itu.
Dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepulauan Meranti, Izhar, asuransi bagi buruh angkut tersebut baru sebatas wacana pemerintah pusat dan belum ada perintah langsung bagi pemerintah daerah.
Menurutnya sejauh ini, Disnakertrans masih menjalankan program-program rutin seperti biasa. Namun ia belum bisa menjabarkan bentuk kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas dinas tersebut pada 2016 mendatang.
“Itu baru wacana pusat. Kita di Meranti belum ada rencana untuk menerapkan hal itu. Kita masih menunggu pengesahan anggaran dulu. Kalau program prioritas, ya masih seperti tahun sebelumnya,”katanya, dikutip dari riaupos.co, Rabu(16/12/2015).
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kepulauan Meranti, Zubiarsyah saat dikonfirmasi menjelaskan dalam beberapa hari ini pihaknya sedang melakukan rapat kerja bersama Disnakertrans terkait penganggaran. Namun terkait asuransi tersebut, memang belum ada dilakukan pembicaraan.
“Kita akan lihat kembali bagaimana pelaksanaan asuransi ini. Jika memang ada dasar hukum yang jelas, kita akan kembali hearing dengan Disosnaker. Bisa saja nanti kita masukkan dalam anggaran perubahan,” kata Zubiarsyah.
Bagi mantan Sekda Kepulauan Meranti itu, asuransi untuk buruh bongkar muat ini sangat penting, mengingat beban dan resiko kerja yang tinggi. Dalam hal ini, Ia mengatakan Pemkab harus ikut membantu dan peduli demi terciptanya kesejahteraan para buruh yang notabenenya masyarakat kelas bawah.
