Palu-Peringati Hari Tani Nasional, aksi turun ke jalan ratusan anggota Front Perjuangan Petani mendapatkan perlawanan dari pihak kepolisian, Selasa (27/9). Bahkan sempat terjadi aksi dorong mendotong antara peserta aksi dengan Polisi di kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
 |
||
| Aksi Ratusan anggota Front Perjuangan Petani (Foto : Aras) “CC-BY-SA-3.0” |
Sebelumnya mereka juga tidak diperbolehkan memasuki halaman DPRD, polisi menjaga ketat gerbang halaman rumah rakyat tersebut.
Walaupun mendapatkan pengawalan ketat, mereka tetap menlakukan aksi protes. Dalam orasinya wakil koordinasi lapangan, Abdi menyatakan keterlibatan pihak kepolisian dalam menangani kasus sengketa agraria hanya membela pihak perusaaan, akibatnya petani menjadi rugi. Mereka juga menyoroti agar kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Dongi-Dongi yang dianggap ilegal, dan di Luwuk.
“Kami menuntut pemerintah membagikan kekayaan nasional secara merata dan melaksanakan reforma agraria karena sampai saat ini kekayaan alam Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir orang,” seru Abdi.
Sementara itu salah satu aktivis Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan), Aras dalam orasi menyerukan mereka tetap akan berjuang dan berjanji akan datang kembali dengan dukungan massa yang lebih banyak.
“Kami akan tetap berjuang sampai hak-hak petani dan kaum tertindas lainnya terpenuhi, ingat kalau kami akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi,” teriaknya.
Walaupun tdak mendapatkan tanggapan dari wakil anggota DPRD, pemerintah dan Polisi , Front Perjuangan Petani menuntut pemerintah melaksanakan reformasi agraris, ,menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani, mengadakan teknologi maju bagi petani, melakukan pembangunan insfrastrktur bagi petani yang terisolasir, subsidi pupuk dan bibit serta delapan tuntutan lainnya, yaitu :
1. Tarik militer dari lahan produksi petani
2. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk petani
3. Bangun gedung tani untuk distribusi hasil pertanian
4. Perluas lahan bagi petani
5. Hentikan liberalisasi pertanian
6. BKSDA Sulteng harus bertanggungjawab atas penyadapan getah pinus di Desa Balumpeva Dolo Barat
7. Selesaikan konflik agraria berkepanjangan
8. Stop perampasan lahan
