Solidaritas.net, Jakarta- Dikabarkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) senior di DKI mengalami depresi setelah demosi dari pejabat tertentu menjadi staf biasa saja. Bahkan mereka juga dikabarkan tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah sama sekali.
“Mereka melakukan sesuatu sesuai dengan sumpah jabatan. Tugas kamu kan membuat orang menjadi baik. Kalau kamu enggak lakukan, sekarang depresi kenapa? Karena kehilangan jabatan. Kalau lu enggak mau kehilangan jabatan, lu kerja yang bener aja dong. Kalau PHL kamu mainin ya terpaksa gue pecat,” ujar Ahok dilansir dari Metrotvnews.com, Minggu(27/9/2015).
Tidak semua PNS senior di DKI di demosi karena sebagian dari mereka dianggap setia dan menjalankan sumpah jabatannya dengan sadar. Ahok masih mempertahankan Yusmada Faizal sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Tuty Kusumawati sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
Selain itu, Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat DKI, Edy Junaedi sebagai Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Koesmedi Priharto sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
“Nah, kalau pejabatnya depresi, kalau Anda kerja baik-baik, enggak akan depresi kok. Kamu tanya aja sekarang. Misalnya saya ganti satu, ganti lain lagi, lain lagi, dan lain lagi. Kan ini enggak saya ganti semua. Sekarang Dinas PU, saya ganti enggak Yusmada? Enggak. Pak Heru, bu Tuty, Pak Lasro, Pak Edy, Pak Koesmedi dari kesehatan, enggak saya ganti. Semua oke-oke aja kok,” terang Ahok.
Bagi Ahok, masalah terpenting saat ini adalah warga DKI yang juga mengalami depresi akibat mendapatkan pelayanan yang buruk.
“Sekarang yang penting orang Jakarta yang depresi, ada berapa banyak? Berdasarkan hasil survei, hampir atau lebih dari 50 persen warga Jakarta juga depresi. 2/3 kalau enggak salah depresi. Kenapa? Karena macet, banjir dan pelayanan (yang buruk),” tegasnya
