Palu – Pada aksi yang digelar di Pasar Inpres Manonda, Jl Kunduri, Palu Barat, Sulawesi Tengah, puluhan mahasiswa dan aktivis mendeklarasikan pembentukan Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI) Sulawesi Tengah, Kamis (21/1/2016). Sekitar pukul 15.30 WITA massa mulai menggelar aksi. Massa membentangkan spanduk bertuliskan “Pemerintahan Jokowi/JK Gagal Sejahterakan Rakyat, Bangun Kekuatan (tandingan) Rakyat Tanpa Elit Politik”. Peserta aksi berorasi secara bergantian.
Deklarasi PPRI di Pasar Inpres, Kota Palu, 21 Januari 2016. “Hingga detik ini, pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah yang mampu menyejahterakan rakyat. Saya menjadi TKI selama 10 tahun di Kuwait untuk bekerja karena tidak ada pekerjaan di negeri sendiri,” ucap ketua umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Nisma Abdullah dalam orasinya.
Lebih dari 200 buruh migran Indonesia (BMI) atau yang kerap disebut TKI (tenaga kerja Indonesia) terancam hukuman mati di luar negeri. Mereka terpaksa bekerja di luar negeri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahkan sekalipun dengan jalan tanpa dokumen. Akibatnya, posisi tawar BMI sangat lemah, mereka kerap menjadi korban penyiksaan, pelecehan seksual, hingga perkosaan. PPRI juga mempersoalkan mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan. Sembilan tahun lalu, biaya SPP Universitas Tadulako hanya Rp 300 ribu, sekarang meroket menjadi Rp 1,75 juta per semester. Biaya pendaftaran masuk sekolah menengah atas (SMA) juga meroket mencapai Rp 10 juta.
Di bidang kesehatan, rakyat diwajibkan membayar biaya iuran BPJS sebesar Rp 25 ribu sampai Rp 59 ribu per orang. Dalam satu keluarga biasanya beranggotakan minimal empat orang, yang menjadikan iuran BPJS memberatkan ekonomi rakyat. Di sisi lain, pemerintah aktif mengundang investasi untuk menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah. Ada berbagai usaha pertambangan dan sawit yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Sejalan dengan itu, pusat-pusat perbelanjaan di bangun di kota Palu yang mengancam keberlangsungan pasar rakyat.
“Padahal kita punya nikel, kita punya migas, kita punya tanah subur untuk kebun sawit, kita punya emas, tapi kita hidup miskin,” kata Koko Epen, anggota Pembebasan Kabupaten Poso.
Pemerintahan Jokowi dinilai gagal mennyejahterakan rakyat, sehingga rakyat perlu membangun alat politiknya sendiri.
“Rezim borjuis Jokowi-JK telah gagal mensejahterakan kaum buruh dan rakyat, oleh karenanya pembangunan persatuan gerakan rakyat adalah hal yang tak terelakan. Itu untuk melawan pemerintahan kaki tangan imprealis/kapitalis,” ujar korlap aksi, Irwan, saat membacakan pernyataan sikap.
Adapun tuntutan PPRI sebagai berikut:
- Berikan pendidikan dan kesehatan gratis
- Wujudkan demokrasi kerakyatan
- Hentikan diskriminasi terhadap perempuan
- Adili dan penjarakan pelaku pelanggan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Tolak pasar modern
- Cabut PP Nomor 78 tentang Pengupahan
- Retribusi kekayaan nasional
- Nasionalisasi seluruh aset strategis di bawah kontrol rakyat
- Cabut UU anti demokrasi sepeti UU Intelijen, UU Ormas, RUU Kamnas dll
- Hapuskan sistem ketenagakerjaan kontrak dan outsourcing
- Lawan militerisme
Elemen yang tergabung dalam PPRI Sulawesi Tengah yaitu Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) Kota Palu, Poso dan Luwuk, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Kaum Miskin Kota (KMK) serta Solidaritas Indonesia (SI). (**Ern)
