Solidaritas.net, Jakarta – Menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, semua harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak dengan drastis. Yang terkena imbas dengan kenaikan harga barang-barang tersebut, tentu saja masyarakat kelas bawah. Tak hanya kaum buruh, rakyat miskin pun sangat merasakan betapa kehidupan ini semakin berat. Berbagai jenis bantuan sosial yang dijanjikan oleh Pemerintah Indonesia tak merata sampai ke rakyat.
Jika kaum buruh dan pekerja lainnya bisa berbahagia dengan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Lebaran, lalu bagaimana dengan rakyat miskin? Mereka hanya bisa berharap dari sumbangan para dermawan, meski harus mempertaruhkan nyawa karena terpaksa berdesak-desakan dan berhimpit-himpitan saat mengantri sumbangan tersebut. Padahal, kehidupan rakyat miskin itu seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Wajar saja, jika kemudian para aktivis dari berbagai kalangan, yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) kemudian mengeluarkan pernyataan sikap, bahwa THR bagi rakyat miskin seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Selama ini, pemerintah memberikan THR yang sangat besar bagi para pejabat negara yang sebenarnya sudah kaya.
“Sebagai warga pembayar pajak, sudah seharusnya rakyat miskin mendapatkan THR dari pemerintah. Kebutuhan Hari Raya seperti makanan, pakaian, kue, ongkos pulang kampung atau berkunjung ke rumah saudara dan rekreasi, sudah seharusnya dibiayai oleh pemerintah dari APBN. Seluruh pengeluaran pemerintah yang tak perlu seperti THR untuk para menteri, staf presiden, gubernur, bupati, walikota, pejabat pemda, kepala dinas, pejabat BUMN, camat dan lurah haruslah dialihkan untuk kepentingan THR rakyat miskin,” sebut PPRI dalam pernyataan sikapnya yang diterima Redaksi Solidaritas.net, Selasa (30/6/2015).
Selain itu, para pegawai negeri sipil dan pekerja swasta juga telah merasakan nikmatnya menerima THR untuk kebutuhan Lebaran. Menurut para aktivis PPRI yang berasal dari sejumlah organisasi, seperti SBMI, SPRI, GSPB, AMP-HK, SEBUMI, PEMBEBASAN, KPA, Solidaritas.net, dan PPR itu menilai hal tersebut sangat tidak adil bagi para rakyat miskin.
“Sangat tidak adil jika THR hanya diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pekerja swasta. Sudah saatnya pemerintah menjamin THR untuk rakyat miskin. Agar di saat menjelang Lebaran tidak perlu ada lagi orang miskin yang harus bertindak kriminal dan kehilangan nyawa saat antri rebutan zakat atau sumbangan,” lanjut PPRI dalam pernyataan sikap itu.
Oleh karena itu, PPR pun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial dan Gedung DPR RI, Selasa (30/6/2015), untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar segera mengalokasikan dana APBN untuk THR bagi rakyat miskin. Dalam aksi unjuk rasa, ada empat tuntutan yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, yakni sebagai berikut:
- Pemerintah segera berikan THR untuk rakyat miskin.
- Alokasikan APBN dan APBD untuk THR rakyat miskin.
- Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan peraturan yang menyatakan THR untuk rakyat miskin tanggung jawab negara.
- Stop THR untuk para pejabat (staf presiden, kementerian, dinas pemda, gubernur, bupati, camat dan lurah), alihkan untuk rakyat miskin.
