Protes UMK 2015, Buruh Titip Aspirasi pada KMP

Solidaritas.net – Setelah sempat menyampaikan protes soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2015 yang turun dengan membandingkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat beberapa hari lalu, akhirnya para buruh pun melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka, Rabu (26/11/2014). Ribuan buruh ini berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI). Mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran di sejumlah titik.

Massa buruh mengawali aksi unjuk rasa di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, dengan memblokir akses jalan dari Pulogadung arah Senen. Kemudian, mereka bergerak ke menuju Tol Wiyoto Wiyono dan menutup ruas tol arah Cawang ke Pulomas atau Tol Dalam Kota. Namun, karena dihalau oleh aparat kepolisian, para buruh pun segera keluar dari jalan tol itu, dan kemudian masuk ke Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih.

Selanjutnya, konvoi buruh dengan sepeda motor itu memblokir jalan di seputar Tugu Tani, Jakarta Pusat dengan memarkir sepeda motor di tengah jalan. Mereka juga sempat berorasi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, sebelum berkumpul di depan Balai Kota DKI Jakarta. Di situ, para buruh kembali berorasi menyuarakan tuntutan untuk merevisi UMP DKI Jakarta 2015, sambil membakar keranda mayat dan replika pocong.

“Kami menuntut UMP sebesar Rp 3,2 juta seperti Bekasi, terutama Karawang,” teriak salah seorang orator dalam aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta itu, dilansir Detik.com.

Sebelumnya, UMP DKI Jakarta 2015 telah ditetapkan sebesar Rp 2,7 juta, sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta. Namun, para buruh meminta UMP sebesar Rp 3,2 juta, atau lebih banyak Rp 500 ribu dari KHL. Mereka menganggap nilai UMP yang telah ditetapkan masih rendah. Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi di Jawa Barat saja memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 sebesar Rp 2,9 juta, yang sedikit lebih tinggi.

Merasa tidak puas, massa buruh itu pun melanjutkan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Di sana, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik menerima mereka dan mengajak 15 orang perwakilan buruh untuk berdiskusi. Tak lama kemudian, Taufik menemui massa buruh dan sempat berorasi menyatakan dukungan terhadap para buruh. Dia berjanji akan segera mendiskusikan kembali soal UMP DKI Jakarta 2015 itu dengan pihak terkait.

“Saya menghargai teman-teman menyampaikan aspirasinya dengan damai. Tadi kami sudah mendiskusikan dengan perwakilan saudara-saudara dan besok kami akan undang Dewan Pengupahan dan diskusikan apa yang jadi aspirasi teman-teman. Saya berkeyakinan akan ada jalan yang baik untuk aspirasi saudara-saudara. Semua pasti ada solusi kalau mau diskusi,” ucap Ketua DPC Gerindra DKI Jakarta itu yang disambut tepuk tangan para buruh.

Bahkan, Taufik menyebut tuntutan para buruh untuk merevisi UMP DKI Jakarta 2015 dan menaikkan nilainya adalah permintaan yang layak, mengingat berbagai alasan penting.

“Kalau saya bilang layak karena efek kenaikan BBM kan belum masuk (dalam perhitungan), selain itu ada inflasi juga. Ada perbedaan penghitungan KHL. Ini agak aneh karena di daerah penyangga, kan ada yang UMP nya Rp 2,9 juta. Makanya kita harus hitung lagi. Mungkin kemarin belum memasukkan efek kenaikan BBM,” jelas Taufik kepada wartawan seperti dikutip dari Detik.com, sehingga perlu untuk mengevaluasi nilai UMP itu kembali.

Aksi ini sarat dengan nuansa politis pro Koalisi Merah Putih (KMP). Pihak buruh juga memberikan dukungan terhadap DPR untuk menggunakan hak interpelasi. Presiden Aspek Indonesia yang tergabung dalam KSPI,  Mirah Sumirat menegaskan hal tersebut dalam orasinya. Sebelumnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), organisasi mahasiswa yang segaris dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sudah menyatakan dukungannya mendukung KMP menggunakan hak interpelasi DPR. (Baca juga: Dukungan dan Penolakan Buruh terhadap Prabowo)

Massa MPBI juga mendatangi gedung DPR yang diterima langsung oleh Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dari fraksi PAN yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang berbicara langsung dari atas mobil komando. Ia menjanjikan akan mengevaluasi kembali UMK dengan bertemu akan bertemu Depeprov Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta untuk mengevaluasi UMK, serta akan menemui Komisi III untuk meminta pertanggungjawaban Kapolri dan Kapolda Jawa Barat atas represifitas polisi terhadap aksi buruh di Bekasi.

KSPI adalah kelompok serikat buruh yang mendukung Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Sementara, KSBSI dan KSPSI adalah kelompok pendukung Jokowi, namun dukungan tersebut renggang, sejak Jokowi tidak menjadikan perwakilan buruh sebagai menteri di dalam kabinetnya. (Baca juga: Andi Gani Menggebrak Siapa?) Setelah pecah kongsi pada 2013 lalu, tiga konfederasi tersebut kembali akur dan berencana untuk melakukan mogok nasional pada 10 dan 11 Desember nanti.

Ke depannya, kita akan sering menyaksikan aksi-aksi buruh yang dimotori oleh KSPI saling sokong dengan kekuatan politik KMP di parlemen.