Solidaritas.net – Buruh kembali menggelar aksi demonstrasi di hari kedua mogok nasional untuk menuntut pemerintah agar segera menccabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Pada hari kedua ini, mogok nasional diwarnai dengan penangkapan terhadap anggota DPRD Bekasi.
Kabupaten Bekasi
Hari kedua monas, aksi buruh di Bekasi dibubarkan oleh pihak kepolisian. Selain membubarkan massa aksi di kawasan industri EJIP, polisi juga membubarkan massa di kawasan industri Jababeka 1, Bekasi, Jawa Barat. Kepolisian mulai melakukan pembubaran pada pukul 10.00 pagi ketika buruh semakin banyak berdatangan ke lokasi aksi. Setelah membubarkan buruh yang berkumpul, aparat keamanan memerintahkan mereka untuk kembali bekerja di perusahaan masing-masing.
Buruh yang memilih untuk mundur karena menghindari keributan berkumpul di depan PT. Madu Sari. Setidaknya ada kumpulan buruh dari lima pabrik berkumpul di sekitar perusahaan itu. Namun, sekelompok preman datang mengenakan kendaraan bermotor. Mereka membuat keributan dengan menarik gas motor keras-keras sebagai bentuk intimidasi terhadap buruh. Lantas, mereka turun dan berteriak-teriak menyuruh para pengunjuk rasa untuk bubar. Sejumlah preman juga melakukan pengrusakan terhadap motor buruh.
Terjadi pula penangkapan terhadap anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nurdin Muhidin. Penangkapan dilakukan setelah terjadi negoisasi antara massa aksi dengan pihak kepolisian untuk menuju titik kumpul di depan PT Kalbe. Namun, sampai di perempatan depan PT Epson sekitar pukul 10.35 WIB, setelah beberapa saat mobil komando aksi sampai di lokasi, polisi membubarkan paksa aksi buruh.
Tindakan represi terjadi dengan menarik paksa buruh dan menangkap beberapa orang, termasuk Nurdin Muhidin dan beberapa orang buruh lainnya. Di antaranya, Ruhiyat, Udin Wahyudin, Amo Sutarmo dan Adika Yadi. Anggota Dewan tersebut ditangkap karena diduga menjadi provokator massa buruh.
Puluhan anggota PPMI-KPR melakukan aksi solidaritas di depan pabrik PT Hi-Tech Ink, di kawasan Delta Silikon, Cikarang. Adalah Mujiyo, buruh kontrak yang bekerja sebagai supir angkut barang di PT Hi-Tech Ink, dikenai pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha. Awalnya, Mujiyo dan 5 orang rekannya, bergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan menuntut diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan pasal 59 UU No. 13 tahun 2003. Namun, dalam proses bipartit, pengusaha malah memecat Mujiyo dkk.
Di Cibitung, massa KPR dan Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB) melakukan aksi sweeping di pabrik sepanjang Warung Bongkok, Cibitung. Mereka mendatangi pabrik-pabrik lain, terutama pabrik tempat kerja buruh yang mendapatkan instruksi mogok nasional dari pimpinannya, seperti FSPMI dan SPSI. Massa meminta buruh untuk keluar dan mengikuti mogok nasional.
Karawang
Aksi perlawanan KPR dipusatan di kawasan Karawang International Industry City (KIIC). Massa melakukan konvoi dan memblokir kawasan. Di kawasan Surya Cipta, massa nyaris saja bentrok dengan aparat Brimob, namun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memilih mundur.
“PPMI memusatkan aksi di KIIC, karena banyak pabrik FSPMI yang nggak mogok alias masih berproduksi,” kata Ketua DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Wahidin, yang tergabung dalam KPR.
Baca juga: [Foto] Hari Kedua Mogok Nasional, Perlawanan KPR Sweeping Pabrik, Konvoi dan Solidaritas
Cimahi
Buruh turun ke jalan di kawasan industri, Cimahi, Jawa Barat. Ribuan buruh dengan kendaraan bermotor menyisir setiap pabrik di kawasan industri Cibaligo, Cimahi. Mereka meminta perwakilan buruh untuk bergabung dalam unjuk rasa.
Bogor
Puluhan massa aliansi buruh di Kota Bogor menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Balai Kota Bogor. Sebelum menggelar demo di depan Kantor Balai Kota Bogor, massa aliansi buruh ini juga melakukan aksi longmarch dari Tugu Kujang.
Dalam aksinya, massa mengajukan sembilan tuntutan, di antaranya:
- Menuntut DPRD Kota Bogor membuat rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun DPR RI untuk mengkaji PP No 78 Tahun 2015, tentang pengupahan dan formula kenaikan upah minimum yang berdasarkan kepada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.
- Serikat Pekerja/Serikat Buruh menuntut, melalui wakilnya yang duduk dalam Dewan Pengupahan, harus dilibatkan dalam menentukan kenaikan upah minimum.
- Menuntut agar komponen KHL yang saat ini hanya 60 komponen, ditingkatkan menjadi 84 komponen.
Banten
Mogok nasional buruh mendapat dukungan dari kalangan mahasiswa. Di Banten, perjuangan buruh mendapat dukungan dari mahasiswa yang tergabung dalam Banten Menggugat Untuk Indonesia Berdaulat (BMUIB).
“Kita mendukung penuh gerakan buruh tersebut. PP yang dikeluarkan Jokowi itu sangatlah merugikan buruh, karena yang terjadi hanyalah politik upah murah. Dan itu tidak sesuai dengan janji yang telah diikrarkan Jokowi pada masa kampanye dulu,” kata Haetami selaku Humas BMUIB kepada wartawan, Rabu (25/11/2015).
http://www.tangeranghits.com/metropolitan/41922/mahasiswa-di-banten-dukung-gerakan-buruh
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cirebon kembali menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Kantor Bupati Cirebon, aksi kembali dilakukan karena jawaban Bupati Cirebon atas empat tuntutan yang diajukan buruh dinilai tidak memuaskan.
Dari empat tuntutan yang disuarakan para buruh, hanya satu yang bisa dijanjikan bupati untuk dipenuhi, yakni memberikan dukungan pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ke pemerintah pusat.
Subang
Di Kabupaten Subang. Selain melakukan aksi mogok kerja, massa buruh gabungan beberapa serikat pekerja menggelar longmarch di sepanjang jalur Pantura Subang. Dalam perjalan aksi, para buruh juga mendatangi industri yang masih beroperasi. Mereka mengajak para buruh lainnya yang masih bekerja supaya bergabung dan sama-sama melakukan aksi mogok kerja. Aksi longmarch tersebut menyebabkan arus lalu lintas di jalur pantura menjadi terganggu, laju kendaraan yang melintas pantura menjadi tersendat oleh rombongan aksi
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/11/25/351275/aksi-buruh-tolak-pp-78-di-subang-terus-bergulir
Di hari kedua monas, ratusan buruh yang menggatasnamakan Gabungan Pekerja Buruh Sumut Melawan (GAPBSUM), mendatangi kantor Bupati Deliserdang. Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dari Polres Deliserdang. Sebelum aksi dilakukan di kantor Bupati, terlebih dahulu buruh melakukan sweeping ke perusahaan-perusahaan.
Sejumlah buruh melakukan sweeping ke beberapa pabrik di Tanjung Morawa. Menurut seorang buruh, Irwansyah, sweeping yang dilakukan dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan untuk memaksa buruh pabrik supaya turut bergabung.
“Aksi sweeping kami lakukan untuk melanjutkan demo. Kami meminta mereka untuk ikut berjuang,” ujar seorang buruh, Irwansyah, dikutip dari beritasatu.com.
Batam
Buruh dari sejumlah Kawasan Industri di Batam kembali melanjutkan unjukrasa Di Batam. Ratusan buruh dari Kawasan Industri Tunas Batam Center sudah bergerak beriring-iringan menggunakan kendaraan bermotor dan atribut serikat. Ratusan buruh sempat berhenti di samping pabrik PT Panasonic Kawasan Sincom Batam Center sebagai titik kumpul sebelum bergerak ke Pusat Pemerintahan Kota Batam.
Penjagaan sejumlah kawasan industri juga diperketat. Selain petugas pengamanan kawasan, pengamanan dibantu unsur kepolisian. Pada Kawasan Industri Tunas nampak juga mobil Gegana.
Sementara itu, persimpangan menuju Bandara Internasional Hang Nadim Batam juga dijaga ketat oleh anggota kepolisian sebagai antisipasi pergerakan buruh kearah objek vital tersebut.
Pada Selasa, ribuan buruh sempat berupaya memblokade Simpang Jam Kota Batam yang merupakan persimpangan utama menuju seluruh wilayah kota. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian yang sudah siaga menghadapi hal itu. Meskipun gagal, aksi tersebut sempat membuat kemacetan panjang pada sejumlah ruas jalan utama.
Selasa sore, buruh yang ngotot ingin bertahan di Engku Putri Batam akhirnya dibubarkan paksa oleh kepolisian sekitar pukul 18.00 WIB.