 |
| Aksi SAMURAI Peringati May Day 2016. |
Makassar –
Memperingati May Day 2016, SAMURAI yang
terdiri dari SGBN-GSBN, FPBN, KSN, SPN, SJPM, Pembebasan, KOMUNAL, KP-FMK, SRIKANDI,
FMD-SGMK, LBH Makassar, SP ANGING MAMMIRI, PRP, KPO-PRP, PPI dan PPR
melakukan aksi konvoi, Minggu (1/5/2016).
Memperingati May Day 2016, SAMURAI yang
terdiri dari SGBN-GSBN, FPBN, KSN, SPN, SJPM, Pembebasan, KOMUNAL, KP-FMK, SRIKANDI,
FMD-SGMK, LBH Makassar, SP ANGING MAMMIRI, PRP, KPO-PRP, PPI dan PPR
melakukan aksi konvoi, Minggu (1/5/2016).
Aksi
konvoi dimulai dari pintu 2 KIMA, dilanjutkan ke monumen Mandala dan kembali ke bawah jembatan layang Aksi ini diikuti sekitar 1000an massa dengan mengusung tema “Tolak
Liberalisasi, Bangun Persatuan Gerakan Buruh, Wujudkan Demokrasi Sejati,”
konvoi dimulai dari pintu 2 KIMA, dilanjutkan ke monumen Mandala dan kembali ke bawah jembatan layang Aksi ini diikuti sekitar 1000an massa dengan mengusung tema “Tolak
Liberalisasi, Bangun Persatuan Gerakan Buruh, Wujudkan Demokrasi Sejati,”
SAMURAI menuntut pencabutan PP 78 Tahun 2015, penghapusan sistem krja
kontrak/outsorcing, tolak militerisme, tarik
militer dari tanah papua, berikan perlindungan terhadap
LGBT, pencabutan UU PT dan hentikan segala bentuk
kriminalisasi trhadap aktivis buruh dan gerakan rakyat.
kontrak/outsorcing, tolak militerisme, tarik
militer dari tanah papua, berikan perlindungan terhadap
LGBT, pencabutan UU PT dan hentikan segala bentuk
kriminalisasi trhadap aktivis buruh dan gerakan rakyat.
Menurut
salah seorang peserta aksi dari organisasi Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan
Nasional (Pembebasan), Amri mengatakan, peringatan may day menjadi momentum
kebangkitan kaum buruh indonesia,untuk menolak segala bentuk liberalisasi sektor
publik.
salah seorang peserta aksi dari organisasi Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan
Nasional (Pembebasan), Amri mengatakan, peringatan may day menjadi momentum
kebangkitan kaum buruh indonesia,untuk menolak segala bentuk liberalisasi sektor
publik.
“Rezim Jokowi-JK hanya menjadi boneka
imperialis, terbukti dengan disahkannya PP 78 tentang pengupahan, serta
meningkatnya kriminialsasi terhadap aktivis gerakan pro demokrasi. Untuk
melindungi kepentingan kaum pemodal, pemerintah menunjukka wataknya yang sangat
anti demokrasi,” tutur Amri kepada Solidaritas.net.
Oleh karena itu, kata Amri,
solusinya adalah wujudkan demokrasi seluas-luasnya untuk distribusi kekayaan
Negara yang adil dan merata untuk rakyat Indonesia.
solusinya adalah wujudkan demokrasi seluas-luasnya untuk distribusi kekayaan
Negara yang adil dan merata untuk rakyat Indonesia.
