Revisi UUK, APINDO Ingin Buruh Lebih Sengsara

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta kepada siapapun presiden terpilih untuk merevisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan oleh Shinta Kamdani, wakil ketua Apindo dalam diskusi di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu (10/04/2019) silam.

Menurut Shinta, revisi ini bertujuan agar pekerja di Indonesia memiliki daya saing dengan pekerja asing. Tak hanya itu, salah satu hal yang paling membebani para pengusaha, adalah jam kerja yang terbilang pendek, sementara upah yang dibayarkan cukup tinggi.

“Iya, harus direvisi. UU Nomor 13 penting diperhatikan sebagai pemberi kerja dan penerima kerja,harus ada keseimbangan. Perlu dipikirkan juga aspek competitiveness yang terjadi di negara lain,” ujar Shinta dalam diskusi tersebut.

Bagi pengusaha, jam kerja di Indonesia masih dianggap pendek dan upah dianggap tinggi. Padahal, menurut data yang dirilis oleh Organisation For Economic Forum Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2018, Indonesia memiliki jam kerja lebih dari 60 jam setiap pekannya atau 12 jam sehari (14, 3 persen).

Angka tersebut menempatkan Indonesia di posisi 3 sebagai negara yang paling buruk keseimbangan antara waktu kerja dan kehidupan di dunia, setelah Turki dan Korea Selatan, yang masing-masing mencapai 23,3 persen dan 22,6 persen.

Upah pekerja di Indonesia juga semakin ditekan setelah lahirnya PP Pengupahan Nomor 78 tahun 2015, dimana kenaikan upah buruh ditetapkan berdasarkan pada laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Alhasil upah buruh di Indonesia hanya naik 8 sampai 11 persen per tahun.

Saiful Anam, Ketua Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR) menyatakan, apa yang disampaikan oleh APINDO itu sepihak dan bermotif eksploitatif tanpa adanya penelitian dan tidak ilmiah. Dasar keberatan upah yang dinyatakan juga tidak rasional. Faktanya, rata-rata pengusaha sudah mengantongi keuntungan 30 sampai 40 persen dari penjualan, sedang yang diberikan kepada pekerja di bawah 6 persen dari penjualan.

“Pernyataan ini menurut kami hanya berdasarkan keserakahan para pengusaha untuk meraup keuntungan sebesar-sebesarnya. Buruh sudah bekerja 8 sampai 12 jam kerja sehari, belum lagi pengusaha sering memaksa buruh lembur dan harus masuk kerja pada hari libur,”  ungkap Saiful.

“Kami setuju UU Ketenagakerjaan direvisi tapi bukan untuk semakin memperburuk nasib pekerja. Kalau jam kerja diperpanjang dan upah dikurangi, artinya APINDO ingin nasib buruh lebih sengsara,” imbuhnya.

Menurutnya, para pengusaha maunya cuma untung banyak tanpa memikirkan kehidupan yang layak untuk pekerja. Jika UU Ketenagakerjaan direvisi, nasib buruh yang harus semakin diperhatikan.

Senada dengan Saiful, Supinah dari Konfederasi Serikat Nasional (KSN) mengungkapkan, jam kerja Indonesia itu terbilang panjang. Selain jam kerja yang panjang, para pekerja juga dihadapkan dengan status kerja kontrak dan outsourcing. Hal ini memberikan keleluasaan pengusaha untuk menentukan sampai kapan buruh bisa bekerja atau kapan harus dipecat.

“Jam kerja di Indonesia terbilang panjang, karena idealnya jam kerja itu hanya 6 jam. Belum lagi, sistem kerja kontrak dan outsourcing yang menempatkan buruh dalam ketidakjelasan status. Revisi UU Ketenagakerjaan buruh hanya akan merugikan para buruh,” ujarnya.

Penerapan enam jam kerja mengacu pada negeri-negeri Skandinavia, seperti Swedia, yang membuat pekerja justru semakin produktif. Jika mengacu pada konsep ultradian rhythm, manusia bekerja optimal selama 90-120 menit karena selama itulah otak manusia dapat fokus dengan baik. Selanjutnya manusia membutuhkan istirahat 20-30 menit untuk dapat kembali fokus dengan optimal.

Sebetulnya sangat tidak mustahil membuat jam kerja semakin pendek, asalkan kesejahteraan pekerja dan penyerapan tenaga kerja tetap dijaga. Jam kerja yang pendek semakin memungkinkan dengan semakin majunya teknologi. Semakin pendek jam kerja, semakin besar pula tenaga kerja yang bisa diserap oleh industri.

Masalahnya, regulasi yang ada tidak memiliki kontrol berapa persen keuntungan yang bisa dikeruk oleh pengusaha. Apalagi di Indonesia yang problem industrialisasi nasionalnya masih sangat lemah sehingga tidak memiliki daya tawar sama sekali terhadap investor asing.

Berkomentar