Solidaritas.net, Jakarta – Komisi XI DPR kaget dengan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin yang menyebut jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tidak hanya kaget, anggota DPR ini juga mengeluh capek. Pasalnya penggunaan anggaran sudah terlalu besar, namun berbanding terbalik dengan fakta angka kemiskinan yang merangkak naik.
Suryamin melaporkan jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin tersebut bertambah 860 ribu jiwa. Pada Maret 2014 lalu, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,73 juta orang.
Ia juga merinci, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2015 sebanyak 10,65 juta orang atau lebih rendah dibanding orang miskin di pedesaan yang mencapai 17,94 juta orang. Sementara pada Maret 2014 dan September 2014, penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan masing-masing 10,51 juta jiwa dan 17,77 juta jiwa serta 10,36 juta jiwa dan 17,37 juta jiwa.
Kenaikan jumlah penduduk miskin ini justru membuat anggota DPR mengeluh capek dan melayangkan kritik kepada pemerintah, karena telah menggunakan anggaran besar namun tidak terealisasi.
“Saya kaget dengan angka-angka ini. Kami kerja kerja capek-capek, anggaran besar tapi tidak terealisasi apa yang direncanakan. Pemerintah tolong perhatikan ini. Mudah-mudahan rakyat tidak mencemooh kita setelah melihat perkembangan yang ada,” ujar Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad dalam RDP RAPBN 2016 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015), dilansir dari Liputan6.com.
Senada dengan Fadel, anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo juga mengaku terkejut bahwa APBN yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat justru belum membuahkan hasil.
“Kami kaget, sebenarnya APBN buat siapa sih? Pantas saja BPS terlambat mengumumkan data kemiskinan terbaru, ternyata angka penduduk miskin naik toh,” ujar dia
Bukannya mendapat dukungan dari Netizen, keluhan anggota DPR ini langsung mendapatkan komentar negatif dari pembaca Liputan6.com.
“CaPEK APA om ??? CAPEK NGAKALIN RAKYAT dengan tidur saat sidang? CAPEK KELUAR NEGERI SHOPING2 pake duit rakyat?? masih kurang fasilitas yg rakyat berikan sehingga harus tambah mewah lagi? tambah asisten, tambah staf, tambah selingkuhan?” kata akun bernama Metta Kurnia.
“Knp gak bertambah kl kinerja anggota dewan hny mnta penambahan dana fasilitas. Coba mnta dikurangi, lalu dana yg di pangkas itu di belikan peralatan seperti mini pabrik utk pembuatan tempe dan tahu atau yg lain, dgn begitu tercipta lapangan pekrjan & bs mengurangi angka kemiskinan. Itu br krj namanya,” kata akun pembaca, John Kurniadi Wang.
Sebelumnya, Ketua DPR, Fadli Zon mengeluhkan kenaikan tunjangan DPR yang dianggapnya masih kurang karena tidak sesuai dengan permintaan anggota DPR. Fahri juga meminta agar DPR diberikan kebebasan finansial untuk menentukan besaran tunjangan sendiri.
“Menurut saya (kenaikan tunjangan) sangat kurang itu. Karena nggak ada kebebasan kalau ada kebebasan tentu ada pengawasan lebih intensif dari pada pemerintah,” ujar Fahri dilansir dari Detik.com, Rabu (16/9/2015). (Baca Juga: Ekonomi Melemah, Tapi Fahri Hamzah Sebut Kenaikan Tunjangan DPR Masih Kurang)
