Solidaritas.net, Hong Kong – Hong Kong Confederation of Trade Unions (HKCTU) menyerukan pemogokan umum untuk mendukung gelombang protes terhadap Pemerintah Cina yang dinilai memberangus demokrasi di Hong Kong. Seruan ini disambut oleh buruh pabrik minuman, buruh pelabuhan hingga pekerja kantoran yang terlihat terlibat dalam pemogokan di pusat kota Hong Kong, Senin (29/9/2014).
Mereka bergabung dalam gerakan “Occupy Central with Love and Peace” yang menduduki lapangan Tamar. Ribuan orang juga berkemah di kawasan distrik Admiralty. Gerakan ini juga disebut “Revolusi Payung” karena para pemrotes menggunakan payung untuk menangkal tembakan gas air mata dan merica dari polisi.
Serikat buruh menuntut pemerintah Hong Kong berhenti menggunakan kekerasan terhadap para demonstran, menjamin hak atas demonstrasi damai serta meminta Pemilu dilaksanakan secara bebas, adil dan sejati.
“Pada tanggal 28 September, pemerintah Hong Kong mengerahkan polisi anti hura-hara dan menembakan gas air mata kepada puluhan ribu orang yang berdemonstrasi secara damai. Banyak dari mereka yang terluka dan menjadi lebih marah karena penindasan polisi. Para demonstran tetap bertahan, meskipun mendapatkan kekerasan. Mereka masih mengumpulkan dan memblokir jalan-jalan utama di Hong Kong dan sekarang, serikat pelajar dan mahasiswa telah menyatakan memboikot kelas hingga pemerintah Hong Kong bereaksi terhadap tuntutan mereka,” tulis HKCTU di pernyataan resminya.
Dukungan juga berdatangan dari lembaga dan serikat buruh internasional, seperti Asia Monitor Resources Centre (AMRC) dan Cambodian Labour Confederation (CLC).
Tiongkok dipandang telah melanggar komitmennya untuk mengembangkan demokrasi di Hong Kong dengan membolehkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2017, namun kandidatnya harus atas persetujuan Tiongkok. Keputusan ini memicu gelombang protes dari kalangan pelajar sejak 22 September lalu yang memunculkan pimpinan gerakan pelajar terkemuka Joshua Wong yang baru berusia 17 tahun.
Dikutip dari BBC, inilah kronik perkembangan demokrasi Hong Kong:
1984: Inggris dan Cina menandatangani kesepakatan yang menjamin otonomi tingkat tinggi untuk Hong Kong, terkecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan selama 50 tahun setelah serah terima pada tahun 1997.
2004: Cina menetapkan bahwa harus ada upaya untuk mengubah Undang-Undang Pemilu Hong Kong.
2008: Cina mengatakan akan mempertimbangkan kemungkinan pemilihan langsung pada 2017.
Juni-Juli 2014: Aktivis pro demokrasi mengadakan referendum tidak resmi untuk melakukan reformasi politik, dan sebuah unjuk rasa besar-besaran. Hal ini diikuti dengan protes oleh para aktivis pro Beijing.
31 Agustus 2014: Cina mengatakan akan mengizinkan pemilihan langsung pada 2017, tapi pemilih hanya dapat memilih daftar kandidat yang telah disetujui sebelumnya oleh Cina. Aktivis melakukan protes.
22 September 2014: Kelompok pelajar meluncurkan aksi boikot kelas selama seminggu sebagai protes.
29 September: Gelombang protes semakin meluas dan menarik dukungan buruh dan warga lainnya.
Jika Anda ingin mendukung perjuangan demokrasi di Hong Kong, bisa dengan mengisi petisi HKCTU di bawah ini:
http://www.hkctu.org.hk/web/en/online_petition.html?id=6
