Solidaritas.net – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Meski sudah mendapat persetujuan dari Komisi III DPR RI setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, namun Jokowi terpaksa harus menunda pelantikan Kapolri baru itu, karena terkait dengan proses hukum yang sedang dilakukan KPK dimana Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Terkait dengan calon Kapolri baru tersebut, kaum buruh pun ikut memberikan penilaiannya. Para buruh berharap Kapolri baru yang akan memimpin kepolisian Indonesia nantinya bisa berlaku lebih adil lagi dan mengedepankan sikap yang lebih humanis kepada masyarakat dalam melaksanakan tugasnyanya. Harapan itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir dalam siaran persnya kepada wartawan.
“Siapa pun Kapolrinya nanti, keputusan ada di tangan Presiden Joko Widodo, dan harapan kami agar Kapolri terpilih nantinya mengedepankan program kerja yang berkeadilan, tidak tebang pilih, jujur, dan terutama humanis dalam implementasi di lapangan, karena Polri adalah milik rakyat,” kata Mudhofir, Minggu (18/01/2015), seperti dilansir Tribunnews.com.
Kaum buruh yang tergabung dalam KSBSI sendiri sebenarnya pernah bermasalah dengan pihak kepolisian dalam sebuah aksi unjuk rasa yang mereka lakukan beberapa waktu lalu. Itu terjadi pada akhir tahun 2014 lalu, dimana mereka bersitegang dengan pihak kepolisian ketika melakukan aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan yang berlokasi di Jakarta Utara.
Namun selain itu, menurut Mudhofir, masalah pimpinan Polri tentunya juga berhubungan dengan salah satu isu yang sedang gencar-gencarnya dikampanyekan oleh serikat buruh, yaitu isu anti Union Busting (pemberangusan serikat buruh). Dalam banyak kasus buruh, pengusaha kerap melakukan pelarangan berserikat bagi para buruh dengan menggunakan jasa preman dan oknum aparat terkait untuk memaksa para buruh berhenti berorganisasi.
Sementara itu, terkait dengan kebijakan Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Mudhofir menilai langkah tersebut sudah tepat, agar proses hukum yang dilakukan KPK bisa diselesaikan terlebih dahulu. Dengan begitu, permasalahan di antara Polri dan KPK pun bisa terselesaikan dengan baik tanpa menyisakan masalah lain.
“Situasi yang berkembang antara KPK dan calon Kapolri memang agar cepat diselesaikan karena menyangkut kredibilitas dua lembaga penegak hukum yang sama-sama dicintai rakyat. Saya berharap polemik itu tidak semakin berlarut-larut, sehingga berdampak pada perputaran roda demokrasi di Indonesia,” tambah Mudhofir dalam siaran persnya tersebut.
Penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa (13/01/2015) memang menyisakan polemik. Pasalnya, itu dilakukan sehari sebelum uji kelayakan dan kepatutan, Selasa (13/01/2015). KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier DSDM Polri periode 2004-2006.
Melihat ke belakang, sebelumnya KSBSI juga pernah tercatat sebagai salah satu Serikat Buruh yang aktif menyuarakan gerakan “Save KPK” ketika terjadinya “kasus Cicak vs Buaya” beberapa tahun yang lalu. Mereka ikut melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung KPK. Pada Pilpres 2014, KSBSI yang menjadi pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai presiden dan wakil presiden.
Foto: Presiden KSBSI, Mudhofir. © Beritaasatu.com.