Surat Peringatan 3 (SP3) Menuju PHK

33

Saya sedang menangani kasus, ada anggota di tempat saya bekerja yang membuat laporan jika ia terkena masalah, yakni tidak melakukan instruksi kerja sesuai standard. Hal ini ketahuan oleh Plant Manager dan diminta menghadap HRD untuk menjalani proses PHK. Kabarnya, HRD akan memberikan SP3 untuk diarahkan mengundurkan diri, tapi menurut saya dasar hukum yang dipakai untuk SP3 tidak bisa dipakai dalam kasus ini. Tapi, ada Peraturan Perusahaan yang menyebutkan bahwa itu bisa dilakukan jika “Dengan sengaja melakukan kelalaian terhadap tugas dan tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap produktivitas perusahaan”. Menurut Anda bagaimana?

Penanya: 
Ceri Tama, Kawasan MM2100, Cikarang.

Jawaban:

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 ada dua hal yang menyebabkan seorang pekerja/buruh bisa dikenai surat peringatan 3 (SP3) secara langsung. Pertama, melakukan kesalahan berat berupa tindak pidana, seperti penipuan, pencurian, penggelapan, kesaksian palsu, mabuk, berkelahi, perbuatan asusila dan lain sebagainya (lihat pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003). Namun, menurut Putusan MK. No. 012/PUU-I/2003, pasal 158 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menakertrans mengeluarkan Surat Edaran No. 13/MEN/SJ-HK/2005 yang menyatakan PHK karena kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, seorang pekerja/buruh bisa dikenai SP3 secara langsung jika kesalahan tersebut diatur di dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjikan Kerja Bersama (PKB) atau Perjanjian Kerja (PK).  Hal ini diatur dalam pasal 161 ayat 2 dan penjelasannya. Pasal ini sebenarnya adalah pasal karet yang mengandung ketidakadilan dan melemahkan posisi tawar buruh di hadapan pengusaha. (Baca juga: Apa Saja Syarat Mogok Legal?)

Dalam kasus di atas, pengusaha mengeluarkan tuduhan serius bahwa buruh telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap produktivitas perusahaan. Masalahnya, bagaimana pengusaha membuktikan bahwa telah terjadi kerugian yang dimaksud? Berapa nilai kerugian yang dimaksud? Siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaian yang adil?

Kami sarankan untuk melihat kembali PP, apakah ada pasal-pasal lain yang lebih konkret menjelaskan “kerugian besar terhadap produktivitas perusahaan” ataukah hanya pasal karet yang bisa digunakan untuk memecat buruh secara sepihak. Masalah ini juga menunjukkan masalah lain, yakni belum ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Padahal, PKB berpotensi bisa lebih baik daripada PP karena dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

33 Comments

  1. ada seorah pegawai yang melakukan tindak asusila di lingkungan kerja , di PP atas pelanggaran tersebut seharusnya pelaku dikenakan PHK indisipliner tp oleh perusahaan dikenakan SP 3 dan terakhir. apakah ini diperkenankan? bagaimana dari sisi perusahaan apakah ini save dikemudian hari jika terjadi tuntutan dari pihak korban?

    Reply
  2. Sya slah satu karywan kontrak disalah satu perusahaan di Jakarta.
    Sya dikontrak selama 11 blan,stelah berjalan 2 minggu ,sya tertimpa musibah,saya skit berkepanjangan ,dan disuruh bedrest oleh dokter slama 2 minggu.
    Sya dihantui phk stiap kali,dan ada kbar bahwasanya saya tidak bisa melanjutkan kerja lagi ,dg alasan sya terkena sp 3 (tdk masuk krja slama 5 hr),menurut UU apa saja hak” yg bsa sya terima
    Terimakasih

    Reply
  3. Saya supervisor pada perusahaan kelapa sawit PMA, saya sudah bekerja selama 12 th 8 bulan, setahun terakhir saya bekerja melebihi jam kerja dan dipekerjakan shift malam, terakhir saya diancam akan dimutasi ke luar daerah perusahaan lain yang masih satu grup dengan alasan yang dicari cari,sementara tidak ada satupun klausul dalam kontrak kerja dan KKB mengenai mutasi tersebut

    Reply
  4. saya karyawan tetap non-shift di sebuah perusahaan di Cikarang. awalnya perusahaan saya kedatangan utusan owner untuk mengevaluasi manajemen. terjadi banyak perombakan dalam seluruh anggota karyawan secara sepihak. mulai sistem shift dan SOP bagian produksi, maintenance, logistik dan administrasi. setelah saya diputuskan bergabung dengan tim delivery (bagian pengiriman) saya terkena sistem off dan shift. saya tentu dirugikan dalam hal hak cuti. karena jika salah satu shift sedang cuti, jadwal shifting kacau dan hak lembur untuk menggantikan shift yang cuti ditiadakan..

    dan baru 2 hari lalu saya diinformasikan bahwa saya mendapatkan SP1 tetapi yang bertanda tangan SP1 adalah koordinator saya. saya juga tidak dipanggil untuk konselling dan sosialisasi terkait SP1. saya hanya mendengar dari koordinator bahwa saya dinyatakan tidak hadir bekerja selama 2 hari dan sudah dibuatkan SP1. sementara peraturan dan sanksi SP terkait ketidakhadiran baru saja disosialisasikan..

    jadi tidak hadir, baru sosialisasi, lalu kena SP1. ketidakhadiran saya juga belum ada informasi jelas..

    pertanyaannya;
    — apakah SP1 tersebut sah jika ketidakhadiran saya jauh sebelum sosialisasi peraturan dan sanksi SP1 diberlakukan?
    — apakah SP1 bertanda tangan koordinator itu juga sah?

    ada pasal dalam peraturan yng berbunyi: jika karyawan terkena SP2, maka otomatis terkena SP3 dan dianggap mengundurkan diri. apakah peraturan tersebut legal?

    divisi kami sedang dalam situasi kurang nyaman. pola kerja dirombak secara sepihak. utusan owner ini juga kurang jelas kedudukan dalam manajemen. mohon dicerahkan.

    terima kasih..

    Reply
  5. Saya seorang karyawan di sebuah pusat perbelanjaan di daerah sumbar,saat itu kami melakukan kesalahan yg bisa dibilang sepele,kesalahan itu sendiri yaitu belum menyelesaikan sepenuhnya alamat tempat peletakan barang,tapi sebagian sudah kami kerjakan,sebelumnya seperti yg bisa kita lihat pusat perbelanjaan itu umumnya sangat ramai dikunjungi orang,jadi sangat sulit apabila kita melakukan pekerjaan sambil menyambil melayani costumer. Tiba-tiba keesokannya kami mendapatkan pesan(WA) dr supervisor kami bahwasannya kami semua mendapatkan SP3..
    Pertanyaannya:
    Apakah SP3 itu berlaku jika melihat kesalahan yg menurut kami sepele ,lalu apakah itu adil bagi kami semua?

    Reply
    • Hal ini jelas tidak adil karena SP3 tidak dapat langsung diberikan tanpa diawali dari SP1 dan SP2.

      Pasal 161 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan:
      (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.

      Pemberian SP3 secara langsung hanya diperuntukan untuk kesalahan berat yang memiliki unsur pidana.

      Reply
      • Pak saya di kena kan sp3,karna saya sakit,dan saya menginformasikan ke kepala toko,tpi saya tidak ad informasi ke group,tiba2 sya langsung di sp3,tpi dri tempat saya bekerja menyuruh sya buat surat risen itu gmana

        Reply
  6. Saya kena SP 3 Krn menurut perusahaan saya tidak membersihkan semua peralatan di toko dengan benar dan krn saya sarapan di lokasi saat blum buka toko dipantau dr cctv saat pagi, saya dikenakan sp 1 dan disuruh mengajukan surat resign saat ditelpon lalu saat org kantor datang saya kena SP 3 dan sdh saya tanda tangan lalu saya meminta maaf dan ingin memperbaiki tetapi saya masih dipertimbangkan oleh perusahaan

    Reply
  7. Saya baru saja menerima sp3 secara langsung (tanpa sp1 dan sp2) dr perusahaan outsourcing saya di daerah A, sedangkan saya tinggal di kota B (beda propinsi dan pulau). Disana kami shift dengan rotasi 2-2.
    Saya waktu itu menggunakan id card orang lain (teman) karena id card saya expired, dan belum di renew, namun berhubung prosesnya telat (memang karena khilaaf saya lupa mengurusnya), dan saya pun sudah terlanjur on duty di site itu, saya menggunakan id card teman saya untuk masuk site, walaupun akhirnya id card saya pun sudah jadi.
    Ketika id card belum jadi, masih proses, dan saya masih menggunakan id card teman saya itu, saya tertangkap oleh pihak keamanan perusahaan site tersebut.
    Intinya, dr pihak keamanan perusahaan site tsbt, saya didakwa melakukan pelanggaran berat karena hal tsb. Bahkan menurut mereka itu adalah tindakan pidana, hanya saja saya tidak diproses ke pihak berwajib. Padahal niat saya hanya ingin bekerja semata (tidak ada laporan kerugian). Dan perusahaan tersebut menekan perusahaan outsourcing saya agar saya ditarik dr site tersebut.
    Namun ternyata, pihak outsourcing saya, malah memberikan SP3.
    Padahal sisa masa kontrak saya tinggal 3 bulan lagi, dengan lama kerja 3 tahun 6 bulan.
    Apakah saya masih berhak mendapatkan pesangon dan atau gaji sisa kontrak? Apakah saya berarti sudah di phk?
    Mohon pencerahannya, krn saya akan mengurus ke pihak outsourcing secepatnya, dan saya ingin diselesaikan baik2 tanpa proses hukum.
    Terima kasih sebelumnya atas responnya.

    Reply
  8. Saya pekerj d slah stu prusahaan otomotif d karawang,sngkatnya sya trkena sp 3 d karenakan mangkir sbnyk 5 kli dalm 2 bulan…mmang bnar ada d buku PKB undang2 nya…
    Tp yg bkin sya aneh, hukuman yg sya dptkn ialah, saya tdk mndptkn uang rapel(dri kenaikan gaji thn 2018)…gji naik resmi d bln skrng(juli),dan sya mndptkn sp 3 d bln juli jg… Tp d dlm sp3 trsbt trtulis, uang rapel tidak d byarkan… Bukannya uang rapel tu hak sya, tp knpa d hapuskn…
    Lumyan dngx, brrti kan dri bln januari-juni 6 buln…gji lama 4,1 skian… Skrng 4,5 skian… 400×6=2,4…
    Nominal gede bagi syaa…
    Tp knpa d hapuskn krna sya mmdptkn sp 3…
    Mohon bntuannya… Haruskah sya trma jka rapel sya tdk d byrkn???
    Benar kah jka sya menuntut uang rapel d bayarkan…
    Krna setau sya d buku perjanjian krja(PKB) tdk ada bahasan tntang sp3, uang rapel/bonis lain2 tdk dbyrkn…

    Reply
  9. Selamat pagi pak
    Saya mau bertanya tentang ke jadian sama saya, selama saya tidak masuk kerja menggantar kan anak saya di rmh sakit tetapi saya mengajukan surat ijin dri rmh sakit tetapi surat ijin itu tdak di serahkan di kantor oleh asisten saya,ap kah itu bleh,dan saya pun di sp 1,sp2,sp3 sudah di sp 3 di angap mengundurkan diri lagi,tanpa hitam di atas putih tertulis, apa kah saya masih ttp dapat pesangon,,saya kecewa mendapat kan seperti itu
    Selama bekerja 2 thn 7bln,dna yg mau di berikan kepada saya hanya 2 juta lebih, bgi saya itu tdak masuk akal
    Menurut UU hak2 ap yg hrus saya terima
    Terima kasih

    Reply
  10. Salam solidaritas
    Maaf saya mau bertanya apakah di benarkan dalam UU ketenagakerjaan jika prusahaan memberikan SP 3 langsung tanpa di dahului dari ST,SP 1 dan 2. SP 3 tersebut
    di terbitkan tgl 2 juni 2018 di berika kepada yg bersangkutan
    Tgl 10 agustus 2018 beserta Surat panggilan 1 pertama dan SP telat 38 hari dari tgl terbitnya.
    Dan saya pertanyakan lagi apakah prusahaan akan memberhentikan Atau PHK sepihak….?

    Reply
  11. Selamat siang pak , saya seorang karyawan di perusahaan restoran , saya terkena SP3 karena saya diduga memalsukan surat dokter , posisi saya saat itu memang sedang sakit dan berobat ke klinik yg terdapat di BPJS saya,tetapi klinik tidak mau memberikan surat dokter, akhirnya saya pindah klinik , saat itu tidak masuk 3 hari tapi surat dokter saya hanya 1 hari akhirnya saya merubah jadi 2 hari ,, tetapi saya terkena SP3 dengan alasan dokter tersebut tidak claim bahwa saya sakit , dan gaji saya dipotong service selama 6 bulan tidak menerima gaji service .. dari awal masuk kerja saya tidak ada masalah sama sekali tidak ada mangkir sama sekali , setelah kasus itu kerjaan saya berubah menjadi lebih berat dengan hal yg tidak wajar dengan jobs saya , selalu dianggap remeh , selalu dapat masalah dengan hal tidak wajar dengan tuduhan menjelekan nama baik perusahaan karena pernah ngajak jalan anak outlet perusahaan dengan paksaan padahal saya tidak pernah melakukan itu , rekan kerja yg akrab dengan saya pun selalu di jauhi oleh atasan , selalu dibahas soal kasta dan jabatan .. disini saya bingung harus melakukan apa lagi karena saya memang seorang driver .. mohon pencerahannya pak

    Reply
  12. Selamat Pagi Pak. Manajemen baru saja membagikan Surat Kesanggupan Kerja yang wajib kami tandatangani. Setiap bulannya pencapaian target kami akan dinilai. Jika tidak mencapai target akan ada SP1, SP2, hingga SP3. Setelah SP3 karyawan disuruh mengundurkan diri. Pertanyaan kami apakah Pengunduran diri bisa dipaksakan Perusahaan karena ada pernyataan “siap mengundurkan diri jika tidak mencapai target” di Surat Kesanggupan yang kami tandatangani. Kami sebagiab besar adalah Karyawan tetap yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Mohon masukannya Pak.

    Reply
  13. Minta saran n tanggapanya
    Teman sy mau proses phk oleh prushaan
    Karena trlambat 2x dalam sebulan
    Dasar phk
    Karena teman sy lg dlm masa sanksi sp3 dan mlakukan kslhn krna trlmbt 2x dlm sebulan
    Apakah adil ?
    Apakah da dsr hukum untk pembelaan

    Reply
  14. Slmat siang pak,saya sudah kartap 9 tahun lebih dan saya udh kena sp 3 dan saya tdk di phk,jujur karna saya udh g betah kerja disitu karna managementnya tidak pair sama karyawan akhirnya saya alpa lg dan 4 hari beturut2.. Apakah jika saya diphk krna udh sp 3 dan 4 hari alpa berturut2 saya masih dpt pesangon pak?? Tolong penjelasannya pak
    Trimakasih.

    Reply
  15. Di pt freetrend di kawasan olek balara tangerang.orang asing yang bekerja di pt tersebut sangat semena mena.dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai visa kerja

    Reply
  16. Saya per tanggal 22 April 2019 dipaksa buat surat pengunduran diri,padahal yang salah bukan saya,knp surat pengunduran diri tsb secara paksa,akhirnya sy minta lgs PHK saja,tp perusahaan tdk bisa PHK saya kecuali sy TTD surat pernyataan SP2,SP3 dan mutasi 3 bln.semua saya turuti karna management SDH tdk suka dgn cara kerja sy,tp saya d mutasi di tempat yg TDK layak dgn ijasah dan skill sy,sy ditempatkan d TMP kumuh dan pekerjaan nya seperti kuli.dan sy tdk mengerjakan itu karna sy tdk mau merebut pekerjaan teman sy,kasian dia lebih membutuhkan pekerjaan itu sebagai kuli.
    Sampe detik ini rasanya menunggu 3 bln waktu yang lama,kenapa saya tidak di rumah kan atau diliburkan saja.
    Apa sp 3 karna sy tdk melaksanakan kerja di TMP baru saya masih dpt pesangon,Krn sy SDH 18 THN bekerja

    Reply
  17. Saya bekerja di perusahan sebagai karyawan tetap selama 10 tahun, hanya telat menstorkan uang tersebut senilai 2.500.000 di karenakan untuk perputaran kegiatan kantor juga dan di bulan ke 3 saya ada menyicil 1 juta dan sisanya saya lunaskan saat surat skorsing dari perusahaan di keluarkan.
    Dan dengan tuduhan kepada saya amat fatal dan tidak langsung penyetoran uang tersebut. Hrd perusahaan memutuskan saya untuk di skorsing dan tidak ada batas waktunya. Dan saya jawab oke pak kalau itu memang kelalaian saya tapi maksud skoring itu seharusnya di berikan sp dulu tapi ini tidak pak. Dan kalau saya di skorsing brp lama dan saya di suruh buat sama Hrd untuk pengunduran diri. HRD bilang kpd saya haknya akan di proses . Dan saya tanya lagi hak saya apa saja yg di berikan perusahaan. Akan saya dapat tentunya kan pak harus ada pesangon dong pak. Seorang HRD tidak bisa menjawab dan tidak ada penjelasan yang tepat. Mohon bantuan solidaritas.

    Reply
  18. selamat sore pak.
    saya seorang karyawan kontrak dsbuah prshaan swasta. bberapa bln yang lalu atasan saya memberikan modul copyan yg berisi peraturan perusahaan, dimana aturan tsb banyak tertulis ” diatur dalam ketentuan lain” dg kta lain aturan karet yg tdk jelas. bahkan tdk ada satupun kryawan yg tau mengenai aturan lain tsb. lalu saya menandai poin2 yg ingin saya tanya ke atasan saya, yaitu praturan yg diatur dlm ktentuan lain tsb yg bagaimana.
    dikarenakan hal diatas saya langsung diumpat dg prkataan yg tdk sptutnya, dan memberi saya SP3 tanpa ada sp1/sp2 serta saya di rotasi ke unit kerja yg lain tanpa ada jawaban atau penjelasan dari pertanyaan saya. berlanjut dg beliau meminta saya bekerja lebih dari jam normal tanpa dibayar lembur sma sekali. selain itu saya juga dituduh membuat aturan sendiri dikarenakan menyimpan uang lebih pelanggan di brangkas keuangan prshaan. sblmya saya sdh mnghubungi plggan namun karena tdk ada konfirmasi dr pelanggan,, akhirnya saya menyerahkan mslh tsb kpd spv dan manager serta meminta saran kepada direktur. direktur menyarankan agar saya ttap menyimpan uang tsb d brangkas smpai planggannya dtg. akan tetapi dewan pengawas mengatakan bahwa saya membuat aturan sndiri dan meminta saya membuat laporan kesalahn. dan direktur tdk mlakukan apapun , pdhl sdh jelas skali itu atas pntah beliau. saya sangat kecewa dg sistem management d tmpat saya bkerja,, dimana tdk ada profesionalitas sma skali. saya berpikir utk keluar dri tmpat kerja. mohon solusi dr msalah saya ini,,
    terima kasih.

    Reply
  19. Slamat siang pak…
    Permasalahan nya begni pak.. Saya dah bekerja selama 7 tahun 6bulan.. Dan baru baru ini saya dapat banyak jenis surat dari pt. Tempat sya bekerja dan surat2nya itu ada.
    Sp1.2.3 trus dikasih lagi surat pemberitahuan bahwa surat tu udah dikasi siap tu dikasih lgi surat pembinaan terakhir katanya.. Trus dikirimi lagi aku surat mutasi yang berisikan penurunan jabatan.. Apakah wajar pak.. Trus bagaimana solusi mengatasinya.. Trimakasih..

    Reply
  20. Saya berkerja selama hampir 10 th dan saya tidak perna punyak masalah sama kerjaan saya apa lagi sampai kenal sp.
    Dan terakhir kemarin saya lalai dalam berkarja … Saya driver lagi tugas mengirim barang k salah satu perusahaan setelah saya bongkar barang kiriman saya copot baju tetapi saya masih pakai pakaian dalam (singlet).
    Dan perusahaan yang saya kirimi barang komplin k perusaan saya …
    Saya disuruh perusaan saya buat surat pernyataan kejadian.
    Setelah itu saya dikeluarkan dari perusahaan saya dengan sp 3 dan tanpa pesangon,apa kah itu sesuai dengan kesalahan saya

    Reply
    • Jawaban:
      1. Apa dasar perusahaan langsung mengenakan SP3? Apakah ada perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mendasari hal ini?
      2. PHK dengan SP3 sekalipun masih diberikan pesangon 1 kali ketentuan.

      Reply
  21. Pak apabila perusahaan sudah mengeluarkan SP3 ke pada pekerja apakah pekerja itu harus menuliskan surat pengunduran diri?

    Saya seorang karyawan swasta dan pada suatu ketika saya menanyakan sesuatu dan membuat perusahaan mengeluarkan surat SP3 tetapi setelah saya tanda tangan perusahaan menyuruh saya membuat surat pengunduran diri. Apakah di wajibkan ketika SP3 keluar pekerja harus mengundurkan diri?

    Reply
    • Tidak diwajibkan. Jika Anda membuat surat pengunduran diri, maka Anda tidak akan mendapatkan pesangon saat dikenai PHK. Biasanya SP3 itu diberikan setelah adanya SP 1 dan SP2. Jika pemberian SP3 itu tidak memiliki dasar aturan yang jelas, dapat ditolak dan diperselisihkan di pengadilan hubungan industrial.

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *