Solidaritas.net, Bantaeng- Warga Desa Bonto Salluang, Bonto Jai, Kelurahan Bonto Lebang dan Bonto Manai di Kec Bisappu Kab Bantaeng Kota Makassar menolak pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) atau Instalasi Pengelolaan Air (IPA) di Desa Bonto Salluang. Warga menolak IPA tersebut karena dianggap akan merugikan mereka yang selama ini memanfaatkan air sungai Bisappu untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk pengairan sawah maupun kebutuhan rumah tangga.
Dikhawatirkan pasokan air untuk persawahan dan rumah tangga di empat desa/kelurahan tersebut akan mengalami kekurangan apabila pembangunan tersebut tetap dilakukan. Selain itu, diperkirakan pula sekitar 550 ha lahan persawahan akan mengalami penurunan produksi bahkan kekeringan sebagai akibat dari pengalihan sebagian pasokan air ke PDAM.
Sejauh ini, pembangunan IPA telah berlangsung sebelum dilakukan perhitungan debit air oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Rencananya perhitungan debit air ini baru akan dilaksanakan pada saat debit air Sungai Bissappu berada di level terendah yaitu pada Juni-Agustus.
Olehnya, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bantaeng yang didalamnya tergabung Forum Mahasiswa Butta Toa (FMBT) Bantaeng, Serikat Tani Bantaeng (STB), Kontras Sul-sel, Forum Pemuda Sinoa, Gerakan Pemuda Masyarakat Pattallassang (GPMP) serta Masyarakat Petani Bissappu menggelar aksi di depan kantor DPRD Bantaeng, Senin(4/5/2015). FPR menyatakan menolak pembangunan IPA di Desa Bonto Salluang dan meminta diadakan dialog dengan DPRD.
Setelah sekitar satu jam FPR berorasi, pihak DPRD pun bersedia menerima aspirasi rakyat dengan mengajak FPR berdialog di dalam gedung DPRD. Dalam dialog tersebut Ketua DPRD Bantaeng, H. Sahabuddin menyatakan bahwa saat itu juga DPRD Kabupaten Bantaeng akan melayangkan surat rekomendasi kepada Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum (SATKER PKPAM)Sulawesi Selatan agar proyek pembangunan IPA di Desa Bonto Salluang dihentikan dan keberlanjutan pengerjaannya akan bergantung pada terbitnya hasil analisis mengenai perhitungan debit air di Sungai Bissappu.
Surat tersebut rencananya juga akan diedarkan di keempat desa/kelurahan yang menggantungkan sumber air dari Sungai Bissappu. Kini masyarakat melalui FPR sedang mengawal rekomendasi dari DPRD Bantaeng serta tindak lanjut dari SATKER PKPAM, Dinas PDAM, Dinas PU dan semua instansi terkait karena keputusan tersebut sangat menentukan nasib masyarakat petani di desa dan kelurahan yang sejak dulu mengandalkan Sungai Bissappu sebagai sumber kehidupan.