Solidaritas.net, Maluku – 36 orang yang terdiri dari supir angkot dan mahasiswa ditangkap saat berdemo menolak keberadaan operasi mobil carteran, Rabu (22/4/2015), di pelabuhan Kec Namlea Kab Pulau Buru Kota Maluku. Para mahasiswa berasal dari organisasi yang bernama Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) Kota Maluku. Lima di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Massa aksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian saat berada di sekretariat Pembebasan. Massa Mereka digelandang ke kantor Polres Pulau Buru tanpa adanya surat resmi penangkapan dari pihak kepolisian.
Sebelumnya, massa melakukan aksi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) dan terjadi insiden pengrusakan kaca kantor Dishubu. Massa merasa kesal karena pemerintah tidak memberikan informasi dan sikap yang jelas mengenai keberadaan mobil carteran tersebut.
Kemudian, massa mendatangi kantor Bupati dan berhasil menemui Wakil Bupati. Saat diminta pertanggungjawaban mengenai keberadaan mobil carteran, Wabup mengatakan, “sedang diupayakan diproses ke kepala dinas perhubungan.” Hal ini membuat massa semakin kesal karena disuruh bersabar oleh Wakil Bupati.
Keberadaan mobil carteran tersebut ditolak karena dianggap merugikan angkutan umum dan tidak ada aturan dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk membolehkan mobil carteran beroperasi. Dalam hal ini para demonstran mencurigai ada ‘permainan’ yang dilakukan antara pemberi jasa mobil carteran dengan Dishub.
Keberadaan operasi mobil carteran ini akan membuat penghasilan para supir angkot berkurang. Apalagi situasi ekonomi yang semakin sulit akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako. Sementara, pemerintah tidak bisa diharapkan untuk menyejahterahkan rakyatnya.
Akibatnya, kompetisi kerap mewarnai kehidupan sehari-hari di kalangan rakyat kecil di tengah sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan modal. Modal yang lebih kuat menyingkir modal yang lebih lemah. Pemerintah kerap berpihak pada pemilik modal yang lebih kuat dan tidak memberikan solusi bagi kemiskinan yang dirasakan oleh rakyat.
Jika sudah demikian, maka warga tidak lagi mempercayai pemerintah dan melancarkan aksi demonstrasi untuk melawan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
Sampai dengan berita ini diturunkan, Pembebasan Pusat sedang berupaya menggalang solidaritas untuk membebaskan anggota dan para supir angkot yang ditangkap.
